CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Polda Papua mengajak masyarakat dan jajarannya untuk giat melakukan penanaman bibit pohon.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam meresmikan sumur bor dan penanaman bibit pohon di Gereja GIDI Kalfari Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura, Rabu (18/10/2023).
Dalam arahannya, Jenderal Bintang dua Kelahiran Manokwari ini menyampaikan bahwa pentingnya menam bibit pohon untuk mengantisipasi kesulitan air bersih di masa musim kemarau panjang yang akan melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
"Polda Papua lewat kegiatan Bakti Sosial Polri Presisi akan menanam 70.635 bibit pohon di 29 Kabupaten kota wilayah hukum Polda Papua," ujar Kapolda.
https://www.youtube.com/watch?v=76iK6MMBoGk
Ancaman musim kemarau panjang yang disebabkan oleh pembakaran lahan dan hutan membuat pemerintah termasuk Polri dalam hal ini Polda Papua harus mengambil langkah segera.
"Apa yang dilakukan oleh Polres Jayapura itu patut diapresiasi. Dimana Anggota yang mau menikah wajib menanam pohon dan Kapolresnya harus diberi apresiasi. Untuk itu saya tegaskan di jajaran Polda wajib dan lakukan seperti yang Polres Sentani jalankan," tegasnya.
[irp posts="107014" ]
Menurut Kapolda, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Sentani Kabupaten Jayapura ini harus diterapkan di jajaran Polda Papua.
"Bukan saja ditingkat Polres, kalo bisa di Polsek- polsek juga harus lakukan hal yang sama. Tanam sagu yang bagian daerah rawa-rawa begitupun sebaliknya dan sesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing.”
“Dan saya akan perintahkan Karo SDM untuk jalankan ini di semua jajaran Polda Papua," ungkapnya.
[irp posts="106992" ]
Bagi Jenderal Bintang dua ini, menanam pohon adalah sebuah aktivitas yang wajib dan mulia, karena akan menjadi warisan bagi anak cucu kita dimasa depan.
Dalam kegiatan Bakti Sosial Polri Presisi dan Polda Papua peduli lingkungan ini dengan mengangkat tema "Lestarikan Negeri dan Peduli Literasi Untuk Indonesia Maju" dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri beserta jajaran, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Tokoh masyarakat dan adat, tokoh agama, Perwakilan Komnas HAM beserta pihak-pihak terkait lainnya.(*)
