CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Pemalangan Kantor Wali Kota Jayapura memang sempat menghebohkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Jayapura hingga masyarakat pada umumnya belakangan ini.
Bukan tanpa alasan, sebab ada kaitannya dengan pelayanan kemasyarakatan yang dilakukan.
Diketahui, pemalangan Kantor Wali Kota Jayapura terjadi pada Senin, 2 Oktober 2023, pagi kemarin.
[irp posts="105448" ]
Pemalangan dilakukan masyarakat adat, dalam hal ini ahli waris dari Yan CH Hamadi Machbi, selaku pemilik hak ulayat.
Masyarakat adat yang melakukan aksi pemalangan menuntut ganti rugi atas Pembangunan Gedung Kantor Otonom Kota Jayapura dan Rumah Dinas Wali Kota Jayapura.
Bahkan, palang enggan dibuka hingga ada titik terang dari Pemerintah Kota Jayapura atas tuntutan yang disampaikan, sekalipun aktivitas ASN dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan seperti biasanya.
"Jadi, palang ini tidak boleh dibuka sampai Pemerintah Kota Jayapura selesaikan masalah ganti rugi lahan pembangunan Kantor Otonom dan kediaman Wali Kota," ucap Loisa Suwae Hamadi yang merupakan ahli waris dari Yan CH Hamadi Machbi selaku pemilik hak ulayat.
Respons Frans Pekey
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, meminta kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kasih kami kesempatan untuk untuk mengurus semua ini. Kami akan fasilitasi untuk dilakukan pertemuan bersama dengan masyarakat adat yang melakukan pemalangan," terang Frans Pekey.
[irp posts="105416" ]
Frans Pekey berterima kasih karena masyarakat adat mau memberikan izin kepada ASN untuk tetap berkerja walaupun palang belum dibuka.
"Sudah ada solusi bersama, tadi kami minta buka palang tetapi keluarga belum izinkan, sehingga palangnya tetap ada, tetapi kami minta agar pegawai tetap bekerja," tutup Frans Pekey.
Palang Dibuka
Pemalangan di Kantor Wali Kota Jayapura akhirnya dibuka pada Selasa, (3/10/2023), petang.
Berdasarkan video dan foto yang beredar di media sosial, terlihat beberapa orang berseragam ASN dan Polri membuka palang yang berada tepat di Pos Satpol PP Kantor Wali Kota Jayapura itu.
Terlihat pula Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, berada di lokasi saat pembukaan palang.
[irp posts="105376" ]
Frans Pekey menyebutkan bahwa semua persoalan pasti ada jalan keluarnya.
“Semua itu pasti ada jalan keluar. Yang penting ada pertemuan dan dialog yang kita lakukan bersama keluarga, Pemkot Jayapura, Pemprov Papua, dan PT Bintang Ma untuk gali proses perolehan tanah ini, di mana kesepakatan-kesepakatan yang terjadi, mengacu dari dari 1994, sejak kota ini berdiri dan UU 6/1993, di mana Pemprov Papua mencari lokasi untuk membangun kantor Kotamadya Jayapura (sekarang Kota Jayapura),” ujar Frans Pekey. (*)
