CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Aksi pemalangan terjadi di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (2/10/2023).

Hingga kini, masyarakat adat yang melakukan aksi pemalangan tersebut masih enggan untuk membuka palang.

Katanya, palang tidak akan dibuka hingga ada titik terang dari Pemerintah Kota Jayapura perihal tuntutan ganti rugi atas Pembangunan Gedung Kantor Otonom Kota Jayapura dan Rumah Dinas Wali Kota Jayapura.

"Jadi, palang ini tidak boleh dibuka sampai Pemerintah Kota Jayapura selesaikan masalah ganti rugi lahan pembangunan Kantor Otonom dan kediaman Wali Kota," ucap Loisa Suwae Hamadi yang merupakan ahli waris dari Yan CH Hamadi Machbi selaku pemilik hak ulayat.

[irp posts="105361" ]

Kendati demikian, Loisa menyambut baik permintaan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berkantor seperti biasanya.

"Kami izinkan pegawai tetap berkerja, tetapi palang tidak boleh dibuka sampai ada penyelesaian," tegas Loisa.

Loisa menyampaikan, sebetulnya ia dan keluarga tidak punya niat untuk palang.

[irp posts="105373" ]

Namun Pemerintah Kota Jayapura terkesan membiarkan masalah tersebut berlarut.

"Kami ingin masalah ini segera dituntaskan. Ini hak kami dan harus dibayarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura," tuturnya.

Sementara itu Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pakey akan menyikapi baik persoalan yang terjadi.

"Kasih kami kesempatan untuk untuk mengurus semua ini. Kami akan fasilitasi untuk dilakukan pertemuan bersama dengan masyarakat adat yang melakukan pemalangan," terang Frans Pekey.

[irp posts="105416" ]

Frans Pekey berterima kasih karena masyarakat adat mau memberikan ijin kepada ASN untuk tetap berkerja walaupun palang belum dibuka.

"Sudah ada solusi bersama, tadi kami minta buka palang tetapi keluarga belum ijinkan, sehingga palangnya tetap ada, tetapi kami minta agar pegawai tetap bekerja," tutup Frans Pekey. (*)