Personel Polsek Japsel bersama perwakilan pemerintah dan pihak pemilik ulayat, saat membuka kembali palang jalan kantor BPBD Provinsi Papua di Skyland, Senin (25/9/2023). (Robert Mboik/Ceposonline.com)
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA-Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua kembali dipalang masyarakat pemilik wilayah dari Suku Hay, Senin (25/9/2023), pagi.
Sejumlah aparat TNI Polri terpantau ada di lokasi kejadian untuk mengamankan situasi di sekitar lokasi tersebut.
Perwaklian masyarakat adat, keluarga Hay, Thomas Wally menuding Pemerintah Provinsi Papua Dalam hal ini pihak Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melakukan penyerobotan atas tanah ulayat masyarakat adat.
Ini terkait dengan pembangunan akses jalan masuk menuju Kantor BPBD Provinsi Papua itu. Dimana menurut dia, dalam gambar perencanaan pembangunan kantor BPBD tersebut ruas jalan akses menuju kantor itu ada di belakang, Namun karena lahannya yang curam sehingga pemerintah justru menggunakan lahan lain milik masyarakat adat untuk pembangunan jalan akses masuk ke kantor tersebut.
"Kami melakukan pemalangan kantor BPBD Provinsi Papua ini, karena mereka sudah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik masyarakat. Jalur sebenarnya itu dari atas tapi karena itu jurang dia bongkar dari sini, kami baru tahu ini karena kami melakukan pengembalian batas atas sertifikat yang berbatasan dengan tanah adat kita. Jalan ini termasuk di dalam hak masyarakat adat,"kata Thomas Wally, Senin (25/9/2023).
Dia mengaku, pemalangan pertama sudah dilakukan pada bulan Mei 2023. Dari pemalangan pertama itu sudah dilakukan pertemuan dengan pemerintah termasuk disaksikan oleh pihak Kepolisian, dan dijanjikan akan dilakukan pembayaran dengan tempo waktu 2 minggu.
"Kita sudah lakukan pertemuan tiga kali di kantor, Mereka bilang tunggu saja, ini nanti masuk dalam anggaran perubahan. Ini jalan dulu, bangunannya nanti (akan digugat)," bebernya.
Sementara itu, Kapolsek Japsel AKP Frets Lamahan mengatakan, sesaat setelah kejadian pemalangan itu, pihaknya langsung turun ke lokasi dan melakukan pengamanan. Selain itu pihaknya juga langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dari unsur Pemerintah Provinsi Papua, bersama dengan masyarakat adat yang akhirnya tanda palang yang terletak di jalan masuk menuju kantor itu akhirnya dibuka bersama oleh pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris BPBD Provinsi Papua dengan pihak masyarakat adat dan pihak kepolisian.(*)