JAYAPURA-Saling tuding dan upaya pembenaran diri dalam kasus pengalihan fungsi hutan mangrove di Kota Jayapura masih menjadi polemik sampai saat ini. Antara pemerintah dan pemilik lahan saling mempertahankan kebenaran dan dua-duanya bicara atas dasar aturan.

Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta jajarannya menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan kegiatan pembangunan di kawasan mangrove itu merupakan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Terutama terkait dengan tata kelola kawasan taman wisata alam.

Di sisi lain pihak pemilik lahan seperti tidak mau kalah. Pemilik bahkan mengklaim bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah sah dan bersertipikat.

Namun Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., punya pandangan tersendiri terkait hal ini. Menurutnya pemerintah tidak mempersoalkan terkait dengan kepemilikan atau siapa yang menjadi pemilik lahan itu. Namun yang menjadi persoalannya adalah terkait dengan pengalihfungsian pengelolaan terhadap kawasan itu.

"Yang kita persoalkan adalah pengelolaannya, bukan kepemilikannya. Pengelolaannya yang salah fungsi. Fungsi kawasan taman wisata alam tetapi ditimbun, itu salah fungsi. Itulah yang bertentangan dengan undang-undang. Mawasan yang harusnya kita lindungi," tegas Frans Pekey, Jumat (14/7).

Karena itu sekali lagi dia menegaskan soal kepemilikan lahan itu sebenarnya pemerintah tidak melarang namun mau memiliki sesuatu lahan semestinya harus dilihat atau dicek terlebih dahulu terkait dengan undang-undang atau aturan tata ruangnya. Termasuk peruntukan sebuah kawasan apakah kawasan itu bisa dikelola atau bisa digunakan atau tidak.

"Sebelum beli cek dulu. Kalau kawasan itu sebagai kawasan lindung, taman wisata alam anda tidak usah beli. Karena itu dilarang, tidak boleh. Walaupun ditawarkan oleh masyarakat adat, tidak boleh,"imbuhnya.(roy/nat)