CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Masyarakat adat dari 14 Kampung di Kota Jayapura telah menyerahkan pernyatan sikap mereka kepada Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Adapun pernyataan sikap masyarakat adat dari 14 Kampung tersebut terkait dukungan mereka selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura 5 tahun mendatang.
Adapun beberapa poin penting dalam pernyataan sikap dari masyarakat adat 14 Kampung di Kota Jayapura ini diantarnya mereka sepakat tidak lagi melakukan aksi palang dan demo di Kota Jayapura.
Selain itu mereka juga bersedia menyerahkan seluruh aset wisata mereka untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura dengan sistem bagi hasil.
"Ya, pada saat Turkam saya di 14 Kampung dimana semua masyarakat adat telah membuat pernyataan sikap mereka terkait dukungan mereka kepada Pemerintah Kota Jayapura,"ucap Abisai Rollo.
Kata Abisai Rollo bahwa, pernyatan sikap dari 14 Kampung di Kota Jayapura tersebut telah diserahkan secara resmi kepada dirinya saat Turkam.
Adapun beberapa poin penting dalam pernyataan sikap ini dimana mereka sepakat tidak melakukan palang dan demo di Kota Jayapura selama kepemimpinannya sebagai Wali Kota.
Masyarakat adat juga bersedia menyerahkan aset wisata mereka untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura dengan sistem bagi hasil.
Menurutnya, dengan adanya pernyataan sikap tersebut maka masyarakat di Kampung terutama mereka yang punya negeri ini berkeinginan menciptakan Kota Jayapura ini aman dan damai.
Sebagai Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo memberikan respek positif dan berterima kasih kepada masyarakat adat di 14 Kampung atas inisitif baik mereka dalam mendukung kemajuan pembangunan di Kota Jayapura yang lebih baik lagi.
Abisai Rollo menegaskan, penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan cara berdialog, bukan melalui aksi demonstrasi atau pemalangan jalan.
“Kita harus mengubah cara lama. Tidak perlu demo dan palang. Kalau ada masalah, datang kesaya dan saya akan selesaikan,” ujar pria yang biasa disapa ABR ini.
Ia juga menambahkan bahwa apabila permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, Pusat, lembaga swasta dan lainnya, maka pihaknya siap menjadi fasilitator agar persoalan tersebut bisa ditangani dengan baik.
Sambung ABR bahwa, aksi demo turun kejalan dan palang bukan satu-satunya menjadi solusi memecahkan persoalan yang ada.