CEPOSONLINE.COM,NABIRE - Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Deiyai terlihat tidak ada aktifitas di sekretariat DPD Kabupaten tersebut dalam rangka menjaring bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Dogiyai.
Hal itu dikeluhkan oleh salah satu bakal calon bupati yang ingin mendaftar di sekretariat DPD Partai Ummat namun mendapati sekretariat itu kosong.
" Di sekertariat DPD Partai Ummat Deiyai, justru yang ada hanyalah istri dan anak-anak dari Ketua DPD Ummat Deiyai," Kata Yohanes Dogopia, Bakal calon bupati yang ingin mendaftar itu kepada media, Senin (6/5/2024).
Berkali-kali Yohanes Dogopia mendatangi sekertariat DPD Partai Ummat Deiyai hendak mendaftar namun, tidak ada satupun pengurus, atau anggota partai yang ada.
"Sekretariat sepi, tidak ada orang bahkan tidak ada spanduk atau poster membuka pendaftaran Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati," ujarnya.
Dogopia mengaku menyesal dengan sikap pengurus DPD Partai Umat. Menurutnya, Dia adalah kader partai Ummat dan merupakan Dewan Pembina Partai Ummat Kabupaten Deiyai namun ia tidak dihargai bahkan pihak pengurus terkesan tidak ingin mengakomodirnya.
"Saya meminta istrinya untuk menghubungi Ketua DPD Ummat Deiyai. Ketika istrinya berbicara dengan Pak Ketua DPD tujuan kedatangan saya, ia lansung matikan telponnya," kesal Dogopia.
Selanjutnya, karena ia mendapati brosur lain yang isinya bakal calon bupati dan wakil bupati boleh melakukan pendaftaran di Posko Pendaftaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat di Kabupaten Nabire sehingga ia memilih mendaftar langsung di sekretariat DPW partai Ummat.
Brosur dan spanduk itu bertuliskan, Posko pendaftaran bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024-2029, dibuka dari tanggal 26 April sampai dengan 10 Mei, 2024.
"Saya setelah melihat brosur Posko pendaftaran yang dibagikan oleh DPW Partai Ummat, saya langsung ke Nabire mendaftar sebagai Cabup Kabupaten Deiyai 2024-2029 di sana," ucap Dogopia.
Ia berharap, DPD partai ummat harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan partai dan agenda negara sehingga tidak menumbuhkan citra partai yang buruk di tengah masyarakat.(*)
