Semua Penggunaan Anggaran Tahun 2019 Terkontrol Lewat Aplikasi

Administrator • Dipublikasikan Rabu, 19 Desember 2018 | 03:53 WIB
Photo
Photo

Plt. Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd saat menyelami anggota DPRD Biak Numfor setelah penutupan sidang APBD tahun 2019, Sabtu lalu. (FOTO : FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS)


BIAK-Plt Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd mengatakan pengelolaan dan penggunaan semua anggaran pada tahun anggaran 2019 akan terkontrol melalui sistem aplikasi yang telah disiapkan. Bahkan, semua penggunaan dan pemanfaatan anggaran itu lebih trasparan dengan mengedepannkan azas akuntabilitas dan profesionalisme.


Tak hanya itu, semua pihak juga akan dapat melihat perkembangan realisasi penggunaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sepanjang tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang. Pasalnya, semua program dan pembiayaannya itu lebih mudah dilihat masyarakat, salah satunya melalui media teknologi, termasuk lewat  video tron dan sejumlah lainnya.


“Intinya bahwa semua penggunaan anggaran dan program kedepan semuanya trasparan, bahkan lebih mudah diakses oleh publik. Jadi trasparansi anggaran dan semua program wajib kami akan lakukan kedepan, dan disitu masyarakat juga akan lebih mudah mengontrolnya,” pungkasnya.


Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 telah ditetapkan  dalam sidang paripurna DPRD Biak Numfor. Secara keseluruhan pendapatan pada APBD tahun 2019 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.408.847.885.801. Dari jumlah sebanyak itu sumber pendapatan dari PAD sebesar Rp. 41.771.172.937, pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp. 914.702.016.000 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 452.372.696.864.


  Sementara belanja daerah tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.398.957.885.801. Adapun belanja sebesar itu diafektasikan dalam dua jenis belanja, masing-masing belanja tidak langsung sebesar Rp. 780.997.705.351 dan belanja langsung sebesar Rp. 617.850.180.449. Dengan komposisi jumlah pendapatan daerah lebih sebesar dari belanja maka APBD Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 10.000.000.0000.


Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, maka pendapatan dalam APBD tahun 2019 mengalami peningkatan kurang lebih Rp 200 miliar. Selain itu, APBD tahun 2019 ini terjadi surplus, sementara pada APBD tahun 2018 terjadi defisit anggaran yang jumlahnya tergolong masih lumayan besar.


  Sedangkan bpenerimaan pembiayaan daerah dinyatakan masih nihil karena belum mendapatkan angka pasti terkait dengan jumlah SILPA tahun anggaran 2018. Dalam penerimaan  pembiayaan itu, pemerintah daerah tidak merencanakan untuk mengambil pinjaman daerah atau penerimaan pembiayaan lainnya.


  “Jadi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 10.000.000 yang berasal dari surplus  diafektasikan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah yaitu membayar hutang kepada pihak ketiga atau rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan namun belum lunas pembayarannya,” papar Plt Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd dalam pidato penutupan sidang paripurna APBD tahun 2019, kemarin.


   “ Namun jika dalam pelaksanaan APBD dapat melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah dapat menerima tambahan pembiayaan untuk pembayaran hutang daerah kepada pihak ketiga,” lanjutnya.


Dikatakan, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2019 yang disepakati merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang sistematis dan terintegrasi dilaksanakan oleh masing-masing komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.


  Terkait dengan itu, maka diingatkan kepada masing-masing pimpinan OPD dan jajarannya  harus mampu melakukan trasformasi secara cepat dan tepat serta inovatif sebagai konsekwensi logis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan dalam era globalisasi yang saat ini berkembang begitu cepat, khususnya sistem dan manajemen yang berbasis teknologi.


Diakhir tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan.  Hal itu dilakukan sebagai upaya pengelolaan keuangan yang trasparan, misalnya saja  dengan implementasikan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SP2D online atau Cash Management System (CMS).  Bahkan aplikasi pengelolaan keuangan dengan sistem trasparan itu telah ditindaklanjuti dalam bentuk pendantanganan MoU antara Pemda Biak Numfor dan Bank Papua.


Tak hanya itu, juga telah dilakukan kerja sama BPKP dan PT Taspen dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua terkait dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek)penggunaan secara optimal  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD). Sedangkan kerja sama dengan PT. Taspen terkait dengan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) gaji.


Tak hanya itu, untuk mendukung program aplikasi keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih trasparan itu, maka juga akan dipasang video tron di depan Kantor Bupati Biak Numfor dan depan Super Market Hadi. Di video tron itu akan ditayangkan tentang semua program pembangunan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan penggunaannya.


“Kedepan semua trasparansi, kita akan sampaikan semua program pemerintah termasuk penggunaan anggaran secara terbuka, salah satunya dapat dilihat melalui video tron. Dan semua penggunaan anggaran dan program pemerintah kami akan sampaikan hingga ketingkat kampung, di kampung juga wajib disampaikan secara terbuka ke masyarakat program apa saja yang dibuat, ya minimal melalui baliho,” kata Plt. Bupati Herry Naap yang juga adalah Bupati terpilih di Pilkada Tahun 2018.


Tak hanya itu, bahwa untuk mendukung reformasi birokrasi maka semua sistem perencanaan, pelayanan dan lainnya kedepan wajib berbasis Ilmu Teknologi (IT). Dengan begitu, maka semua kegiatan dan program pelayanan saling terintegrasi dalam e-goverment.


  “Semua sistem pelayanan tanpa terkecuali dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kedepan wajib berbasis IT. Kalau kita mau bangkit dari berbagai keterpurukan maka kita harus berani melakukan berbagai terobosan dan saat ini sudah mulai dilakukan. Intinya semua OPD bahkan sampai ketingkat kampung diupayakan supaya memperhatikan sistem aplikasi, dengan begitu maka semua bisa dikontrol dengan baik,” ujarnya.(itb)

Editor : Administrator