CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Situasi ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Papua masih menjadi isu kemanusiaan yang mendesak, ditandai dengan tingginya kasus kekerasan fisik, seksual, serta dampak konflik bersenjata.
Berbagai koalisi dan aktivis terus mendesak negara untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, mengatasi impunitas, dan menghentikan eksploitasi yang merugikan kelompok rentan ini.
Menanggapi itu, Suara Perempuan Papua Bersatu mendesak negara penuhi hak atas ketidakadilan bagi perempuan dan anak dalam wilayah konflik bersenjata di Papua.
"Kondisi ini membuat perempuan Papua merasa terpinggirkan," kata Iche Murib kordinator Suara Perempuan Papua, di LBH Papua Kamkey, Abepura, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus berlangsung antara TNI-Polri dan TPN-PB.
Bukan tanpa alasan sekelompok perempuan ini menyampaikan hal tersebut, beberapa contoh kasus yang menjadi catatan pihaknya antara lain kasus yang terjadi di Distrik Aifat Timur, sesudah konflik berlangsung, layanan kesehatan hanya ada satu kali dalam sebulan.
“Kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan ibu hamil, lansia serta anak-anak maupun pasien dalam keadaan darurat. Hal ini sangat berpengaruh bagi kasus kematian yang diakibatkan oleh struktur negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi,” ujarnya.
Sambungnya, hingga saat ini, sekitar 107.039 ribu pengungsi internal di daerah konflik Papua. Mereka tidak hanya hidup dalam ketakutan moncong senjata, tetapi juga kekerasan akibat tidak tersentuh oleh berbagai akses dasar yang menjadi tanggung jawab negara.
"Dinamika kekerasan negara yang tidak menemukan ujungnya, selain berujungnya hidup ribuan rakyat yang direnggut oleh moncong senjata maupun pengabaian negara dalam tanggung jawab dasar hak asasi manusia terhadap warga negaranya," jelasnya.
Melihat kondisi yang terus terjadi saat ini, Suara Perempuan Papua Bersatu mengajak seluruh rakyat bangsa Papua untuk bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang sedang berlangsung di tanah Papua.
Tak sampai disitu, kordinator Suara Perempuan Papua Bersatu menyapaikan bahwa pihaknya menolak PSN di seluruh Indonesia dan tanah Papua dan hentikan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
"Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua," pungkasnya.
Sementara pendamping hukum Suara Perempuan Papua Bersatu, Emanuel Gobay mengatakan situasi konflik bersenjata di tanah Papua semakin memburuk.
Selama Januari 2026 hingga April 2026. Situasi itu berdampak luas terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.
"Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan hingga menyebabkan kematian dan luka-luka, juga mengalami trauma serta kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan," kata Gobay. (*)
Editor : Elfira Halifa