CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta negara tidak hanya menyelesaikan persoalan melalui proses hukum dan pemberian kompensasi kepada korban, tetapi juga menghadirkan jaminan keamanan bagi masyarakat Paniai.
Menurut John, masyarakat Paniai memiliki hak untuk hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri. Karena itu, putusan kasasi yang telah dijatuhkan MA harus menjadi momentum bagi negara untuk memastikan peristiwa kekerasan yang terjadi pada Desember 2014 tidak kembali terulang.
“Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal kasus ini hingga akhirnya ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Ini merupakan perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Tetapi bagi saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana negara hadir menjamin masyarakat Paniai bisa hidup aman dan damai di negerinya sendiri,” ujar John kepada media ini saat ditemui di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tanggal 10 November 2026 mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Isak Sattu.
Selain pidana penjara, putusan tersebut juga menetapkan kewajiban pembayaran kompensasi bagi para korban. Besarannya Rp250 juta untuk masing-masing korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan.
Menanggapi hal tersebut, John menegaskan bahwa pemulihan korban pelanggaran HAM tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian kompensasi atau pembayaran sejumlah uang. Menurutnya, ada kebutuhan yang jauh lebih mendasar, yakni pemulihan kehidupan masyarakat, perlindungan, serta jaminan keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau kita bicara soal pemulihan korban, itu tidak boleh hanya dimaknai dengan pembayaran sejumlah uang. Keluarga korban dan masyarakat Paniai hari ini membutuhkan suasana yang nyaman. Mereka punya hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri. Itu yang harus menjadi perhatian negara,” tegasnya.
Ia mengatakan, kompensasi memang merupakan bagian dari pemenuhan hak korban. Namun, negara juga harus memastikan keluarga korban mendapatkan kepastian, perlindungan, dan jaminan bahwa tidak akan ada lagi tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai tindakan sewenang-wenang seperti yang terjadi dalam kasus Paniai kembali terulang. Yang paling penting hari ini adalah jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Negara harus hadir memberikan jaminan itu kepada masyarakat Paniai,” katanya.
Selain persoalan pemulihan korban, John juga menyoroti putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman kepada satu orang terdakwa. Ia mengaku mengapresiasi putusan tersebut, tetapi di sisi lain berharap proses pengungkapan kasus tidak berhenti pada satu orang apabila masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain.
“Kalau ditanya apakah saya kecewa, dari satu sisi saya kecewa, tetapi dari sisi lain saya mengapresiasi. Kenapa hanya satu orang yang menjadi terdakwa? Bagaimana dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat? Unsur sistematisnya harus dibuka. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana tanggung jawab komando saat itu perlu dianalisis. Tetapi semua itu tentu harus dibuktikan dengan bukti dan saksi,” ungkapnya.
John yang juga pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus Paniai di Makassar pada 2022 itu menjelaskan, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat membutuhkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan fakta dan memberikan kesaksian.
Menurutnya, dalam proses hukum, bukti dan keterangan saksi menjadi unsur penting untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kalau kita ingin mengangkat sebuah kasus pelanggaran HAM, kita harus konsisten memberikan keterangan dan kesaksian. Jangan hanya berani berbicara di media sosial, tetapi ketika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian justru tidak hadir. Dalam proses hukum, yang dibutuhkan itu bukti dan saksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, John mengingatkan seluruh aparat keamanan yang bertugas di Papua Tengah agar menjadikan putusan kasus Paniai sebagai pelajaran penting dalam menjalankan tugas dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
“Putusan Pengadilan HAM kasus Paniai ini harus menjadi catatan dan peringatan bagi TNI maupun Polri yang hari ini bertugas di Papua Tengah. Masyarakat Papua Tengah sudah semakin cerdas dalam melakukan advokasi, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan bersenjata, aksi saling kejar, serta berbagai tindakan yang dapat membahayakan masyarakat sipil. Menurutnya, situasi keamanan yang terus memanas hanya akan menghambat kehidupan sosial dan pembangunan di daerah.
“Kita harus berhenti baku tembak dan baku kejar. Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan dengan baik. Jangan membuat daerah ini terus berada dalam situasi rawan, karena kalau daerah tidak aman, pembangunan juga tidak akan berjalan,” katanya.
Menutup keterangannya, John mengingatkan bahwa setiap tindakan kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Tuhan.
“Kita mungkin bisa lolos dari pengadilan dunia, tetapi tidak akan pernah lolos dari pengadilan Tuhan. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga kehidupan manusia. Jangan lagi rakyat menjadi korban di atas tanahnya sendiri,” tutup John. (*)
Editor : Agung Trihandono