Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta negara tidak hanya menyelesaikan persoalan melalui proses hukum dan pemberian kompensasi kepada korban, tetapi juga menghadirkan jaminan keamanan bagi masyarakat Paniai.
Menurut John, masyarakat Paniai memiliki hak untuk hidup aman dan damai di atas tanahnya sendiri. Karena itu, putusan kasasi yang telah dijatuhkan MA harus menjadi momentum bagi negara untuk memastikan peristiwa kekerasan yang terjadi pada Desember 2014 tidak kembali terulang.
“Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal kasus ini hingga akhirnya ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Ini merupakan perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Tetapi bagi saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana negara hadir menjamin masyarakat Paniai bisa hidup aman dan damai di negerinya sendiri,” ujar John kepada media ini saat ditemui di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tanggal 10 November 2026 mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar, dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Isak Sattu.
Selain pidana penjara, putusan tersebut juga menetapkan kewajiban pembayaran kompensasi bagi para korban. Besarannya Rp250 juta untuk masing-masing korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan.
Menanggapi hal tersebut, John menegaskan bahwa pemulihan korban pelanggaran HAM tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian kompensasi atau pembayaran sejumlah uang. Menurutnya, ada kebutuhan yang jauh lebih mendasar, yakni pemulihan kehidupan masyarakat, perlindungan, serta jaminan keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau kita bicara soal pemulihan korban, itu tidak boleh hanya dimaknai dengan pembayaran sejumlah uang. Keluarga korban dan masyarakat Paniai hari ini membutuhkan suasana yang nyaman. Mereka punya hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri. Itu yang harus menjadi perhatian negara,” tegasnya.
Ia mengatakan, kompensasi memang merupakan bagian dari pemenuhan hak korban. Namun, negara juga harus memastikan keluarga korban mendapatkan kepastian, perlindungan, dan jaminan bahwa tidak akan ada lagi tindakan kekerasan yang mengancam kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai tindakan sewenang-wenang seperti yang terjadi dalam kasus Paniai kembali terulang. Yang paling penting hari ini adalah jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Negara harus hadir memberikan jaminan itu kepada masyarakat Paniai,” katanya.
Selain persoalan pemulihan korban, John juga menyoroti putusan kasasi yang menjatuhkan hukuman kepada satu orang terdakwa. Ia mengaku mengapresiasi putusan tersebut, tetapi di sisi lain berharap proses pengungkapan kasus tidak berhenti pada satu orang apabila masih terdapat dugaan keterlibatan pihak lain.



