Pengusaha OAP Kembali Palang Kantor PUPR Papua Tengah, Desak Realisasikan Janji Paket Pekerjaan

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam kelompok kontraktor lokal kembali melakukan aksi pemalangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Mereka menuntut kepastian pemberian paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), terutama pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), serta realisasi komitmen pemerintah melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam aksi tersebut, para kontraktor membentangkan spanduk bertuliskan, “Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Tengah, kami datang minta hak kami. Kapan paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) diberikan kepada kami? Kepastiannya kapan baru mulai bisa dikerja.”
Melalui spanduk tersebut, mereka menyampaikan keresahan atas belum adanya kepastian pembagian paket pekerjaan, sementara waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas.
Para kontraktor meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga segera merealisasikan pekerjaan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang tersedia.
Koordinator Lapangan aksi, David Kadepa, mengatakan kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah.
Dalam pertemuan itu, menurut David, Kepala Dinas menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi pengusaha OAP melalui APBD Perubahan dengan alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar.
“Pak Kadis pernah menyampaikan bahwa APBD induk sudah habis, tetapi beliau akan memfasilitasi melalui APBD Perubahan dan setiap kontraktor akan mendapatkan paket pekerjaan. Kami datang hari ini untuk menuntut realisasi dari perjanjian tersebut, termasuk komitmen anggaran lebih dari Rp20 miliar bagi Orang Asli Papua,” ungkap David.
Namun, ia mengaku hingga aksi berlangsung, para pengusaha belum mendapatkan jawaban pasti mengenai pembagian paket pekerjaan tersebut. Dalam pertemuan terbaru, pihaknya mendapat penjelasan bahwa anggaran yang tersedia terbatas sehingga tidak semua kontraktor bisa memperoleh pekerjaan pada kesempatan ini.
David menegaskan, para pengusaha membutuhkan kepastian karena waktu pelaksanaan pekerjaan semakin mendesak. Pihaknya memberikan waktu dua hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kontrak kerja dapat segera diterbitkan.



