Pengusaha OAP Kembali Palang Kantor PUPR Papua Tengah, Desak Realisasikan Janji Paket Pekerjaan

Theresia F. Tekege • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 12:47 WIB
Para pengusaha OAP saat memberikan keterangan kepada pers di depan kantor Dinas PUPR Papua Tengah, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.CON/THERESIA F. TEKEGE)
Para pengusaha OAP saat memberikan keterangan kepada pers di depan kantor Dinas PUPR Papua Tengah, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.CON/THERESIA F. TEKEGE) 

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam kelompok kontraktor lokal kembali melakukan aksi pemalangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (16/11/2026). 

Mereka menuntut kepastian pemberian paket pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL), terutama pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), serta realisasi komitmen pemerintah melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Dalam aksi tersebut, para kontraktor membentangkan spanduk bertuliskan, “Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Tengah, kami datang minta hak kami. Kapan paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) diberikan kepada kami? Kepastiannya kapan baru mulai bisa dikerja.”

Melalui spanduk tersebut, mereka menyampaikan keresahan atas belum adanya kepastian pembagian paket pekerjaan, sementara waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas. 

Para kontraktor meminta pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga segera merealisasikan pekerjaan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang tersedia.

Koordinator Lapangan aksi, David Kadepa, mengatakan kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah.

 Dalam pertemuan itu, menurut David, Kepala Dinas menyampaikan komitmen untuk memfasilitasi pengusaha OAP melalui APBD Perubahan dengan alokasi anggaran lebih dari Rp20 miliar.

“Pak Kadis pernah menyampaikan bahwa APBD induk sudah habis, tetapi beliau akan memfasilitasi melalui APBD Perubahan dan setiap kontraktor akan mendapatkan paket pekerjaan. Kami datang hari ini untuk menuntut realisasi dari perjanjian tersebut, termasuk komitmen anggaran lebih dari Rp20 miliar bagi Orang Asli Papua,” ungkap David.

Namun, ia mengaku hingga aksi berlangsung, para pengusaha belum mendapatkan jawaban pasti mengenai pembagian paket pekerjaan tersebut. Dalam pertemuan terbaru, pihaknya mendapat penjelasan bahwa anggaran yang tersedia terbatas sehingga tidak semua kontraktor bisa memperoleh pekerjaan pada kesempatan ini.

David menegaskan, para pengusaha membutuhkan kepastian karena waktu pelaksanaan pekerjaan semakin mendesak. Pihaknya memberikan waktu dua hari kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kontrak kerja dapat segera diterbitkan.

“Kami akan menunggu jawaban yang pasti. Kami memberikan waktu dua hari karena pada hari ketiga kontrak kerja sudah harus keluar. Jangan sampai kami diberikan pekerjaan, tetapi waktu pelaksanaannya sudah tidak memungkinkan,” tegasnya.

Sementara itu, pengusaha OAP lainnya, Monalisa Yoweni Haluk, menegaskan bahwa para kontraktor lokal tidak datang untuk meminta belas kasihan pemerintah, melainkan memperjuangkan hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembangunan di Papua Tengah.

Menurutnya, pengusaha OAP merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan dalam pemanfaatan anggaran pembangunan, terutama dana yang bersumber dari Otsus.

Ia menilai, keberpihakan pemerintah melalui dana Otsus seharusnya juga diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di daerah.

“Kami ini pengusaha Orang Asli Papua dan bagian dari Negara Republik Indonesia. Kami memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan dalam pemanfaatan anggaran pembangunan di tanah Papua, terutama dana yang bersumber dari Otsus. Kami tidak datang untuk meminta yang lain-lain. Kami datang karena ingin bekerja. Kami bukan mengambil uang muka lalu lari. Kami ingin diberikan pekerjaan, kami bekerja, dan kami dibayar sesuai dengan pekerjaan yang kami selesaikan,” ujar Monalisa.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak menjadikan alasan pembinaan sebagai dasar untuk memberikan paket pekerjaan dengan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat. Menurutnya, pembinaan terhadap pengusaha OAP harus diwujudkan melalui pemberian kesempatan kerja yang jelas, transparan, dan sesuai kemampuan perusahaan.

“Kalau memang mau membina kami, berikan apa yang menjadi hak kami. Jangan sampai pemerintah hanya memberikan paket pekerjaan dengan waktu yang sangat terbatas. Kami ingin bekerja secara profesional, tetapi juga harus diberikan kesempatan dan waktu yang cukup,” katanya.

Monalisa juga mempertanyakan keterbukaan Dinas PUPR Papua Tengah terkait perusahaan OAP yang telah mendapatkan paket pekerjaan. Ia menyinggung informasi atau publikasi dinas yang menyebutkan bahwa pekerjaan prioritas telah diberikan kepada perusahaan Papua.

Namun, menurutnya, para pengusaha yang hadir dalam aksi tersebut belum mendapatkan kepastian mengenai pembagian pekerjaan.

“Kalau memang Dinas PUPR memprioritaskan perusahaan Papua, perusahaan Papua yang mana yang sudah mendapatkan pekerjaan? Kami yang hadir di sini belum mendapatkan kepastian. Karena itu, kami meminta agar pemerintah membuktikannya secara transparan. Perusahaan mana saja yang sudah mendapatkan paket pekerjaan harus disampaikan secara terbuka,” tegasnya.

Selain persoalan pembagian paket pekerjaan, Monalisa turut mengungkapkan pengalaman para kontraktor OAP dalam pelaksanaan proyek tahun sebelumnya. Ia menyebut sejumlah pengusaha harus menggunakan dana pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara kontrak kerja baru diterbitkan setelah pekerjaan mencapai 100 persen.

Kondisi tersebut, menurutnya, sangat merugikan kontraktor karena mereka tidak memiliki dokumen kontrak dan kelengkapan teknis yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.

“Tahun lalu kami bekerja menggunakan uang pribadi sampai pekerjaan selesai 100 persen. Kontrak justru baru dikeluarkan setelah pekerjaan selesai dan proses pencairan dilakukan. Ini tidak benar, karena dalam kontrak terdapat RAB, gambar, dan ketentuan teknis lainnya yang menjadi pedoman kami bekerja,” jelasnya.

Ia khawatir pola pelaksanaan seperti itu kembali terjadi. Sebab, apabila terdapat ketidaksesuaian pekerjaan saat pemeriksaan oleh lembaga terkait, kontraktor yang berada di lapangan justru harus mempertanggungjawabkannya.

Monalisa juga menyoroti pemberian paket pekerjaan secara berkelompok kepada sejumlah perusahaan dengan waktu pelaksanaan yang terbatas. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pekerjaan.

“Tahun lalu kami juga diberikan paket pekerjaan yang nilainya kecil dan harus dikerjakan secara berkelompok. Karena dikejar waktu, kontrak tidak disiapkan tepat waktu dan pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Pada akhirnya kami yang dipersalahkan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Papua Tengah, benar-benar memperhatikan keberadaan pengusaha OAP sebagai bagian dari pelaku pembangunan daerah.

“Tolong membina kami, jangan membinasakan kami. Kami juga bagian dari komponen pembangunan yang harus diperhatikan. Kami ingin diberikan kesempatan untuk berkembang dan bekerja secara profesional di atas tanah kami sendiri,” harap Monalisa.

Senada dengan itu, pengusaha OAP lainnya, John Pekei, meminta Gubernur Papua Tengah mengambil langkah konkret untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap kontraktor lokal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut John, berbagai regulasi yang mengatur keberpihakan kepada pengusaha OAP harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak berhenti sebatas janji.

“Kami kontraktor Orang Asli Papua datang untuk meminta agar Gubernur Papua Tengah benar-benar memberdayakan kami. Aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan harus dijalankan sesuai mekanisme. Kami tidak ingin terus mendengar janji-janji, tetapi kami ingin ada bukti nyata dari pemerintah,” tegas John.

Ia juga meminta agar proses pemberian paket pekerjaan segera dipercepat mengingat waktu pelaksanaan semakin terbatas, terlebih menjelang perayaan hari-hari besar pada akhir tahun.

John menegaskan, apabila tidak ada kepastian dari pemerintah, para kontraktor OAP akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk melakukan pemalangan di Kantor Dinas PUPR Papua Tengah.

“Kami berharap ada langkah nyata dari Gubernur. Waktu sudah semakin mepet, sehingga tidak boleh terus diperpanjang. Kalau Dinas PUPR tidak mengambil langkah seperti yang kami harapkan, kami sebagai kontraktor akan melakukan tindakan lanjutan, termasuk pemalangan kantor PUPR Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.

Ia berharap keberpihakan terhadap pengusaha OAP tidak hanya diterapkan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menjadi perhatian seluruh instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Papua Tengah.

“Kami ini bukan orang dari luar Papua. Kami adalah Orang Asli Papua Tengah, anak negeri yang berada dan membangun daerah ini. Karena itu, kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan keberadaan kontraktor OAP dan memberikan paket pekerjaan setiap tahun dengan nilai yang layak sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup John. (*)

Editor : Agung Trihandono
PUPR Ceposonline.com NABIRE