Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Rp6 Miliar, PUPR Papua Selatan Hanya Mampu Bangun Sembilan Unit Rumah

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Ilustrasi. (GEMINI AI)
Ilustrasi. (GEMINI AI)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di empat kabupaten.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 6 miliar yang bersumber dari Block Grant dan Otsus Papua 2026, Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Selatan hanya mampu membangun sembilan unit rumah.

Plt Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan, Fransiskus Ciwe mengungkapkan, anggaran tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tingginya kebutuhan rumah di wilayah Papua Selatan.

Advertisement

Menurutnya, banyak permohonan pembangunan rumah yang telah masuk dari masyarakat di empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh permohonan tersebut belum dapat diakomodasi.

"Memang banyak permohonan dari empat kabupaten yang masuk ke Bidang Perumahan Dinas PUPR. Namun, karena keterbatasan anggaran, kita belum bisa menjawab semuanya," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah akan merespons permohonan masyarakat secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta skala prioritas, termasuk melihat permohonan yang lebih dahulu masuk.

Advertisement

Tahun ini, dengan anggaran sekitar Rp6 miliar, pihaknya hanya dapat merealisasikan pembangunan sembilan unit rumah dengan tipe 45. Salah satu lokasi pembangunan berada di kawasan Kudamati.

Fransiskus mengatakan, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terus meningkat. Karena itu, diperlukan dukungan dari Gubernur Papua Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan perumahan tersebut dapat ditangani secara bertahap.

"Kita memang membutuhkan dukungan dari gubernur dan TAPD untuk melihat persoalan ini sehingga kebutuhan hunian masyarakat bisa teratasi secara bertahap sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan gubernur pada 2029 mendatang," pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Pengusaha OAP Minta Jatah Paket Pekerjaan, Kantor PUPR Papua Tengah Kembali Dipalang

Pengusaha OAP Minta Jatah Paket Pekerjaan, Kantor PUPR Papua Tengah Kembali Dipalang

Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kembali melakukan aksi pemalangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, yang berlokasi di Jln. Samratulangi Oyehe, Nabire pada Rabu (2

Satu Mahasiswa Butuh Rp900 Juta Setahun, Pemprov Papua Selatan Atur Strategi Beasiswa

Satu Mahasiswa Butuh Rp900 Juta Setahun, Pemprov Papua Selatan Atur Strategi Beasiswa

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membiayai mahasiswa asal Papua Selatan yang sedang menempuh pend

UMP Papua Selatan 2027 Bakal Naik? Pemprov Masih Tunggu Rumus dari Jakarta

UMP Papua Selatan 2027 Bakal Naik? Pemprov Masih Tunggu Rumus dari Jakarta

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Selatan tahun 2027 belum dapat dipastikan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer