Pengusaha OAP Minta Jatah Paket Pekerjaan, Kantor PUPR Papua Tengah Kembali Dipalang
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kembali melakukan aksi pemalangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, yang berlokasi di Jln. Samratulangi Oyehe, Nabire pada Rabu (29/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan agar pemerintah memberikan kepastian terkait alokasi paket pekerjaan bagi pengusaha OAP.
Koordinator Pengusaha Asli Papua Perorangan, Agus Auparay, mengatakan aksi tersebut bukan ditujukan untuk memusuhi Kepala Dinas PUPR, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi karena para pengusaha OAP merasa selama ini belum mendapatkan hak mereka dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami datang bukan untuk marah kepada Kepala Dinas. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami ini anak asli Papua yang juga punya hak sebagai pengusaha. Selama ini hak kami seperti dibuang ke tempat lain, kami tidak pernah merasakan,” ujar Agus usai aksi pemalangan.
Menurutnya, para pengusaha OAP selama ini hanya mendapat pekerjaan ketika seluruh proses hampir selesai, bahkan terkadang baru memperoleh paket pekerjaan pada akhir tahun.
“Jangan nanti kami baru dapat pekerjaan saat sudah akhir tahun, mungkin Desember, baru kami dapat sisa-sisa pekerjaan. Padahal ada dana Otonomi Khusus dan anggaran lainnya. Kami hanya minta hak kami sebagai anak Papua,” katanya.
Agus berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada pengusaha OAP sejak tahap perencanaan anggaran, sehingga paket pekerjaan tidak habis dialokasikan kepada pihak lain.
“Kalau sudah masuk tahap perencanaan, anggaran itu jangan dipotong. Kembalikan ke PUPR supaya kami juga punya piring makan di negeri sendiri. Kami juga harus dilayani,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, aksi pemalangan kali ini merupakan yang kedua dilakukan. Namun hingga sekarang, pihaknya mengaku belum pernah menerima penjelasan langsung dari Kepala Dinas PUPR Papua Tengah terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
“Belum ada jawaban sama sekali. Karena itu kami menunggu Kepala Dinas datang dan menjelaskan kepada kami,” ujarnya.
Selama ini, kata Agus, komunikasi hanya dilakukan melalui sekretaris dan beberapa pegawai dinas. Namun pihaknya menginginkan kepastian langsung dari Kepala Dinas mengenai besaran alokasi paket pekerjaan yang disiapkan bagi pengusaha OAP.
