CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi mengancam hutan adat Papua.
Desakan ini disampaikan di tengah meningkatnya ancaman El Nino dan dampak krisis iklim di sejumlah wilayah Papua.
Advokat Papua yang bertugas di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Emanuel Gobai, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk melindungi lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak El Nino yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Papua.
“Presiden segera menghentikan Proyek Strategis Nasional pembongkaran hutan adat Papua demi menangkal badai El Nino dan krisis iklim dunia,” kata Emanuel kepada media, Minggu (23/8/2026).
Emanuel menyoroti kondisi iklim yang terjadi di Papua. Ia merujuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan berlangsung lebih panjang, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh hanya menunggu bencana terjadi. Langkah kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi harus dilakukan sejak terdapat potensi bencana,” katanya.
Ia menilai sejumlah kondisi yang terjadi di Papua menunjukkan pentingnya pemerintah memperkuat langkah penanggulangan bencana.
Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, misalnya, musim kemarau yang telah berlangsung lebih dari dua bulan menyebabkan debit air Danau Paniai mengalami penyusutan.
Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat yang menggantungkan berbagai aktivitas pada danau tersebut.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Emanuel.
Dampak kekeringan juga terlihat di Papua Selatan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, luas hutan dan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 25.838 hektare.
Menurut Emanuel, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
“Ketika air bersih mulai sulit diperoleh dan pelayanan masyarakat ikut terganggu, pemerintah harus melihat ini sebagai peringatan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino,” katanya.
Selain kekeringan dan karhutla, Emanuel juga menyoroti bencana hidrometeorologi di Papua Tengah. Di Kabupaten Puncak, Distrik Agandugume, Oneri dan Lambewi terdampak hujan es dan embun beku yang menyebabkan ratusan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen.
Di Kabupaten Nabire, kondisi kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kebakaran di sekitar Waroki menuju Bandara Douw Atarure Nabire menyebabkan asap tebal dan menurunkan jarak pandang hingga sekitar 50-70 meter.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di seluruh Papua harus segera mengambil langkah nyata, bukan hanya setelah bencana terjadi,” tegasnya.
“Kami meminta pemerintah serius menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat, lingkungan hidup dan hak masyarakat adat Papua dari ancaman krisis iklim,” pungkas Emanuel. (*)
Editor : Elfira Halifa