CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kembali mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. Secara terbuka KNPB menyatakan penolakan keras terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) maupun pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua.
Melalui Ketua Umumnya, Agus Kossay, KNPB menegaskan bahwa program-program tersebut berjalan di luar kehendak dan aspirasi murni masyarakat adat.
"Kami tidak butuh itu," tegas Agus saat menyampaikan pernyataan sikap yang ditujukan langsung kepada pemerintah serta komunitas internasional, di Expo, Waena, pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Agus, situasi politik, Hak Asasi Manusia (HAM), dan ruang hidup masyarakat adat di Papua saat ini kian memburuk akibat kebijakan-kebijakan sepihak yang dipaksakan di atas tanah Papua tanpa adanya persetujuan dari masyarakat setempat.
KNPB menyerukan seluruh masyarakat untuk mendesak Pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.
Selain itu, KNPB menyoroti tindakan pembunuhan, penyiksaan paksa, serta penangkapan sewenang-wenang terhadap OAP di luar prosedur hukum yang diklaim telah berlangsung sejak kurun waktu 1961 hingga 2026.
Mereka juga Mengecam penggunaan peralatan militer berlebihan di kawasan pemukiman sipil. KNPB mencatat, akibat konflik terhitung sejak Agustus 1962 hingga tahun 2026 ini, jumlah pengungsi Papua Barat yang tersebar ke Papua Nugini, Australia, Belanda, dan berbagai pelosok wilayah mencapai 122.931 orang.
Sebagai Media Nasional Papua Barat, KNPB menyeruhkan Kepada Seluruh Umat Manusia di belahan dunia mendesak Kepada pemerintah untuk menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan di Papua Tentang;
Perampasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Investasi dan Pendudukan Ilegal di Seluruh Wilayah Papua Barat tanpa persetujuan Masyarakat Adat Papua.
KNPB juga menyoroti pembangunan proyek strategi nasional (PSN) di Merauke Papua Selatan dan Rencana Pembangunan Proyek Starategi Nasional, Bandara Antarikas di Biak oleh pemerintah.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan peralatan militer berlebihan di kawasan permukiman warga sipil di seluruh teritorial West Papua, termasuk PSN dan rencana pembangunan Bandara Antarikas di Biak oleh pemerintah," pungkasnya. (*)
