Gelar Aksi Demo di Libra, Masyarakat Muting Nyatakan Terima PSN dan Tolak Separatis
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Masyarakat adat dari wilayah Muting menyatakan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut disertai harapan agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan masyarakat serta memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi pemilik tanah adat.
Dukungan terhadap PSN dan penolakan terhadap separatis tersebut disampaikan dalam aksi demo damai yang dilakukan di Lingkaran Brawijaya (Libra), Sabtu (15/8/2026).
Sebuah spanduk putih diusung oleh para pendemo dengan tulisan masyarakat Muting menerima PSN dan menolak separatis. Spanduk tersebut juga ditandatangani perwakilan tokoh tokoh ada dari wilayah Muting yang hadir.
Perwakilan masyarakat adat, termasuk warga Kaisa dan masyarakat di wilayah Selow, menegaskan bahwa masyarakat pada prinsipnya menerima program-program pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus dibangun melalui komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat.
“Kita berharap supaya pemerintah juga responsif. Pada prinsipnya di wilayah kami mendukung program-program pemerintah. Yang penting pemerintah bisa bersepaham dengan masyarakat, bersama dengan adat,” kata Jeffrey Papare mewakili perwakilan masyarakat adat
Ia mengatakan, masyarakat tidak ingin pembangunan yang berlangsung di atas tanah adat justru menimbulkan persoalan yang berlarut-larut. Salah satunya terkait pembangunan jalan dari Selow menuju Muting yang saat ini masih menghadapi sejumlah gangguan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera direspons pemerintah karena masyarakat pemilik tanah telah memberikan kepercayaan kepada lembaga adat untuk menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah.
“Kalau masyarakat sudah bergerak, kita tolong pemerintahnya juga cepat merespons. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Selain meminta percepatan penyelesaian persoalan, masyarakat juga berharap pembangunan di atas tanah mereka tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Pemerintah pusat diminta membawa program pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama pada sektor pelayanan dasar.
