CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memperluas seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan Tahun 2026.
Tidak lagi hanya fokus pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kini pembinaan juga mencakup enam sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga.
Kebijakan ini merupakan arahan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam rangka membuka akses yang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan tinggi gratis sekaligus dipersiapkan menjadi aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan pihaknya akan segera menurunkan tim ke delapan kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan penjaringan calon mahasiswa.
“Pekan depan kami turunkan tim ke delapan kabupaten, mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai,”
“Kami juga akan memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai pemerintah di luar IPDN, sehingga tidak hanya menumpuk di IPDN saja,” ujarnya saat memimpin rapat internal BKPSDM di Nabire, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, sejak 2023 BKPSDM Papua Tengah hanya fokus pada seleksi calon praja IPDN. Namun pada tahun 2026, cakupan tersebut diperluas dengan memfasilitasi enam sekolah kedinasan, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Denci menegaskan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari implementasi Otonomi Khusus yang menekankan pemberdayaan orang asli Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sama seperti IPDN, kita prioritaskan anak-anak asli Papua Tengah untuk kuliah gratis dan disiapkan menjadi birokrat. Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan orang asli Papua. Itu juga merupakan roh dari Otonomi Khusus,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan bahwa sekolah kedinasan dirancang untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berintegritas sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga.
“Dari enam sekolah kedinasan ini terdapat tiga jalur seleksi, yakni jalur reguler untuk lulusan SMA/sederajat secara nasional, jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk enam provinsi di tanah Papua, serta jalur pembibitan khusus yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Ia menambahkan, peserta dari jalur pembibitan nantinya diharapkan kembali mengabdi di Papua Tengah setelah menyelesaikan pendidikan. Untuk itu, BKPSDM Papua Tengah telah mengajukan permohonan kuota kepada Kementerian PAN-RB. (*)
Editor : Elfira Halifa