CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta pemerintah provinsi dan empat pemerintah kabupaten menyelaraskan serta menyinkronkan data pembangunan pendidikan.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Apolo Safanpo saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Wilayah Provinsi Papua Selatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Gubernur, kehadiran seluruh peserta dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama terhadap pentingnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan di wilayah Papua Selatan.
Ia menjelaskan, harmonisasi, sinkronisasi dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan pendidikan telah dilaksanakan, program apa saja yang belum berjalan, serta hal-hal yang masih perlu ditingkatkan pada masa mendatang.
Apolo mengungkapkan, secara umum pembangunan bidang pendidikan mencakup empat aspek utama.
Pertama, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan gedung sekolah baru, perbaikan dan renovasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data yang benar mengenai jumlah gedung sekolah, kondisi bangunan yang masih baik, rusak ringan maupun rusak berat. Termasuk kebutuhan pembangunan sekolah baru serta renovasi ringan dan berat.
"Kalau datanya benar, analisisnya benar, informasinya benar, maka kebijakannya juga benar. Demikian juga sebaliknya, kalau datanya salah, analisisnya salah, informasinya salah, maka kebijakannya juga bisa salah," tegasnya.
Kedua, peralatan pendidikan atau equipment. Aspek ini mencakup media dan materi pembelajaran, kurikulum serta berbagai perlengkapan penunjang proses belajar mengajar yang harus dievaluasi secara berkala.
Ketiga, pembangunan sumber daya manusia (SDM) pendidikan. Pemerintah harus memiliki data valid dan akurat mengenai jumlah guru, tenaga honorer maupun tenaga kependidikan lainnya sesuai kondisi faktual di lapangan.
Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan baru, termasuk peningkatan kapasitas, kualitas serta kompetensi tenaga pendidik yang sudah ada.
Keempat, pelayanan prima. Gubernur mengingatkan bahwa ketersediaan gedung sekolah yang bagus, peralatan pendidikan yang memadai dan tenaga guru yang cukup belum tentu menjamin kualitas pendidikan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara baik.
Karena itu, keempat aspek tersebut harus dievaluasi secara bersama-sama agar pelayanan pendidikan kepada peserta didik semakin berkualitas, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Lebih lanjut, Apolo menjelaskan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan harus mencakup dua hal penting.
Pertama, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan. Seluruh kebijakan pendidikan mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten harus diselaraskan, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan yang selama ini masih berpotensi tumpang tindih.
Menurutnya, pembenahan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, seperti biro hukum, bagian hukum, DPRP, DPRK dan MRP.
Selain itu, program-program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat provinsi dan kabupaten hingga distrik dan kampung juga harus diselaraskan.
Dengan demikian, program yang sudah dilaksanakan pemerintah provinsi tidak perlu kembali dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. Sebaliknya, pemerintah kabupaten dapat mengisi kebutuhan pembangunan pendidikan yang belum ditangani pemerintah provinsi.
Kedua, sinkronisasi akses dan pelayanan pendidikan. Hal ini mencakup pemerataan akses pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga pendidikan khusus.
Termasuk penanganan anak-anak yang belum bersekolah dan anak-anak putus sekolah. Menurut Gubernur, data terkait persoalan tersebut masih perlu diperbaiki agar lebih akurat dan komprehensif.
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten mulai melakukan pemetaan secara bertahap dan berjenjang sehingga berbagai kekurangan dalam pelayanan pendidikan dapat diperbaiki dari waktu ke waktu.
"Melalui forum seperti ini kita mulai tata sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu secara bertahap dan berjenjang. Dari pemetaan yang sudah kita lakukan, kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan," ujarnya.
Sementara itu, dalam kegiatan yang sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan juga menyoroti masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
Selain mengevaluasi pelayanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), rapat koordinasi tersebut juga diarahkan untuk menyusun rencana kerja peningkatan SPM serta melakukan harmonisasi dan validasi data bantuan studi dan beasiswa.
Sinkronisasi data beasiswa antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai penting untuk mencegah penerimaan bantuan ganda (double funding), sehingga mahasiswa lainnya yang membutuhkan dapat memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan perwakilan SLB Animha di Kabupaten Merauke, SLB Bakti Luhur di Kudamati, serta unsur dinas pendidikan dan bagian kesejahteraan rakyat dari empat kabupaten di Papua Selatan.
Kegiatan yang dimulai 8 November tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 12 November 2026. (*)
Editor : Agung Trihandono