Pemprov Papua Selatan Bahas Raperda Kesehatan, Minta Layanan Merata di 4 Kabupaten
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan melalui konsultasi publik.
Regulasi ini diharapkan menjawab persoalan akses sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan di empat kabupaten.
Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel, Merauke, Senin (9/11/2026).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten III Setda Papua Selatan Albert Rapami menekankan bahwa pembangunan daerah juga harus diukur dari kemampuan pemerintah menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau.
“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus salah satu unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Apolo dibacakan Albert.
Menurutnya, pembangunan kesehatan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Wilayah yang luas, persebaran penduduk yang tidak merata, hingga keterbatasan transportasi turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Persoalan lain meliputi ketersediaan fasilitas, pemerataan tenaga kesehatan, pembiayaan, serta kualitas pelayanan. Penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular maupun tidak menular, kesehatan lingkungan, dan pemenuhan gizi juga membutuhkan perhatian.
Karena itu, penyusunan kebijakan kesehatan perlu memperhatikan kondisi masyarakat di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
“Kita membutuhkan kebijakan yang kontekstual, yang memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta kebutuhan riil masyarakat di empat kabupaten,” ujarnya.
Apolo berharap Ranperda tersebut menjadi landasan pembangunan sistem kesehatan daerah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penguatan layanan kesehatan dasar hingga rujukan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
