Cegah Bantuan Ganda, Dinas Pendidikan Papsel Evaluasi SPM dan Sinkronisasi Data Beasiswa
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mengevaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sekaligus melakukan harmonisasi dan validasi data penerima bantuan studi serta beasiswa.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan mencegah terjadinya penerimaan bantuan ganda atau double funding.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 8-12 November 2026, tersebut juga menjadi momentum mengevaluasi pelayanan pendidikan khusus, terutama Sekolah Luar Biasa (SLB), serta menyusun rencana kerja peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Papua Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menjelaskan, salah satu tugas utama pemerintah provinsi adalah memberdayakan dan memberikan pelayanan pendidikan khusus, terutama melalui sekolah luar biasa.
Karena itu, evaluasi pelayanan SLB menjadi salah satu agenda penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Selain mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan, pertemuan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan dinas pendidikan kabupaten serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
"Yang berikutnya juga adalah kami ingin membuat rencana kerja peningkatan Standar Pelayanan Minimal. Kita ketahui bersama bahwa SPM bidang pendidikan Provinsi Papua Selatan saat ini masih rendah," kata Paskalis pada Rapat Koordinasi Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, melalui pertemuan tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat mendiskusikan berbagai program yang berkaitan langsung dengan peningkatan SPM bidang pendidikan.
Dengan demikian, kualitas pelayanan pendidikan di Papua Selatan ke depan semakin baik dan capaian penilaiannya di tingkat pemerintah pusat juga meningkat.
Agenda penting lainnya adalah harmonisasi dan validasi data penerima bantuan studi dan beasiswa. Hal ini perlu dilakukan karena program bantuan pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten.
