CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan pada Agustus mendatang. Optimisme tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Rabu (22/7/2026)
Sekda mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah terus membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan DPR Papua Selatan agar seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami intens berkomunikasi dengan DPR Papua Selatan. Kami optimistis pada bulan Agustus ini pembahasan APBD Perubahan sudah bisa masuk sesuai tahapan. Kita tidak bisa berlama-lama lagi," ujarnya.
Ia mengakui, proses penyusunan APBD Perubahan sempat mengalami sedikit keterlambatan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pemerintah daerah, melainkan juga karena adanya penyesuaian regulasi dan sistem dari pemerintah pusat yang harus dipenuhi.
"Selama ini memang ada sedikit keterlambatan karena keterbatasan yang kami hadapi. Kadang daerah sudah siap bergerak cepat, tetapi masih harus menunggu penyesuaian sistem dari pemerintah pusat, termasuk berbagai regulasi yang harus disesuaikan," jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap berkomitmen mengikuti seluruh tahapan penganggaran sesuai ketentuan agar APBD Perubahan dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaksaan APBD 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, Inspektorat, serta pendampingan yang diberikan BPK Perwakilan Papua Selatan.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh OPD, Inspektorat, dan BPK Perwakilan Papua Selatan yang telah memberikan banyak masukan sehingga kami dapat meraih opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras bersama," katanya.
Menurut Sekda, keberhasilan meraih opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memperkuat sistem pengawasan melalui penerapan early warning system atau sistem peringatan dini guna mencegah terulangnya temuan pemeriksaan.
"Setelah mendapatkan WTP, kami harus bekerja lebih keras lagi. Kita harus taat asas dan tidak lagi memberikan ruang terhadap pelanggaran administrasi. Temuan-temuan yang berulang harus diantisipasi melalui sistem pencegahan sejak dini," tegasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw