Pemkab Tegaskan Tidak Ada Lagi Pembayaran Tanah Dinkes, Minta Pemalangan Segera Dibuka

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE– Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan pembayaran kembali terkait lahan yang digunakan untuk kepentingan dinas, menyusul adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Penegasan tersebut disampaikan menyikapi adanya aksi pemalangan terhadap lokasi tanah dinas yang dinilai mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah tidak akan melakukan pembayaran lagi untuk tanah dinas, karena secara hukum sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan inkrah. Jadi dasar hukum yang digunakan adalah putusan tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevile R. Mustika, ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2027).

Penegasan tidak akan ada pembayaran ulang tersebut, lanjut Nevil merupakan keputusan yang dipimpin langsung bupati Merauke dengan bagian hukum Setda Kabupaten Merauke dan bagian Aset.

Nevile menjelaskan, apabila masih terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut, maka langkah yang ditempuh harus melalui jalur hukum, bukan dengan melakukan pemalangan atau tindakan yang dapat menghambat pelayanan publik.