KDRT dan Perkawinan Anak Masih Marak, TP PKK Papua Tengah Harap Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Solusi
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Papua Tengah berharap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menjadi solusi dalam menekan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta praktik perkawinan usia anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris TP PKK Provinsi Papua Tengah, Maya Yakadewa, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR Papua Tengah) di Rumah Makan Sari Kuring, Nabire, Rabu (22/7/2026).
Maya mengatakan, berdasarkan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan TP PKK di kampung-kampung, pihaknya masih menemukan banyak persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Salah satu yang paling menonjol adalah tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama di wilayah pegunungan.
“Dari berbagai pelatihan dan pendampingan yang kami lakukan di masyarakat, kami masih menemukan banyak persoalan yang dialami perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi Perda ini sangat penting agar masyarakat memahami hak-hak perempuan dan anak serta bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan,” kata Maya.
Menurutnya, perubahan tidak bisa dilakukan hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kampung, serta kelompok perempuan di setiap daerah.
