CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pertanian mulai mempercepat pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (1/6/2026).
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan program tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan setelah kontrak pekerjaan ditandatangani pada pertengahan Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pembangunan lahan sawah baru tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produksi pangan.
“Hari ini kita sepakat membuat komitmen bersama untuk memastikan pekerjaan cetak sawah dilakukan dengan baik dan berkualitas”
“Harapannya, lahan yang dibangun nantinya bisa dimanfaatkan, ditanami, dan menghasilkan panen bagi petani,” ujar Hermanto.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Karena itu, petani dan kelompok tani akan dilibatkan secara aktif sejak tahap pelaksanaan hingga pemanfaatan lahan.
“Kami ingin masyarakat setempat, khususnya petani dan kelompok tani, berada di garis depan dalam pelaksanaan program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyebut Program Cetak Sawah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang telah disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal tahun.
Ia mengatakan dimulainya pekerjaan di lapangan menjadi bukti bahwa program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional kini mulai diwujudkan di Papua.
“Hari ini menjadi titik dimulainya pekerjaan. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian benar-benar sedang dilakukan di Papua,” kata Fakhiri.
Menurut Fakhiri, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang dicetak menjadi sawah, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat asli Papua dalam seluruh tahapan pelaksanaan program, termasuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan nilai budaya lokal.
“Keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sangat penting. Kami ingin program ini menjadi sesuatu yang baik bagi Tanah Papua dan nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain,” ujarnya.
Fakhiri juga meminta para bupati, kepala distrik, hingga kepala kampung untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam sektor pertanian.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.
Dengan dimulainya program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap lahan-lahan pertanian baru yang dibangun dapat menjadi sumber produksi pangan berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Papua. (*)
Editor : Elfira Halifa