CEPOSONLINE.COM, SORONG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat Daya didorong untuk memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan agar program unggulan Presiden tidak hanya meningkatkan gizi anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan petani, nelayan, dan peternak lokal.
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal di seluruh wilayah.
"Salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan kebutuhan bahan baku setiap dapur SPPG dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat," katanya usai melakukan rapat evaluasi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan Kantor Bupati Sorong, Senin (29/6).
Menurut Ahmad, persoalan keterbatasan suplai bahan baku di beberapa lokasi telah mendapat perhatian dari Wakil Bupati Sorong. Untuk itu, pengelola SPPG diminta segera menyusun daftar kebutuhan menu beserta rincian bahan baku lokal yang dibutuhkan setiap hari.
"Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah melalui instansi teknis dapat memberikan dukungan. Kita ingin petani, nelayan, dan peternak lokal menanam sayur maupun menyediakan telur, ikan, ayam, hingga daging sesuai kebutuhan dapur MBG," ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan utama program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Apabila seluruh bahan pangan didatangkan dari luar Papua Barat Daya, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal akan jauh berkurang.
Karena itu, Satgas MBG terus mendorong agar seluruh kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dan kelompok tani lokal sehingga program tersebut memberikan dampak ganda, baik pada peningkatan gizi anak maupun kesejahteraan masyarakat.
Selain persoalan bahan baku, Satgas MBG juga memberi perhatian terhadap kesiapan operasional dapur SPPG di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), khususnya di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat. Meski infrastruktur dapur telah selesai dibangun, hingga kini operasionalnya masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ahmad mengatakan pihaknya terus menyampaikan perkembangan tersebut kepada pemerintah pusat agar tim penilai (appraiser) segera diturunkan untuk melakukan verifikasi terhadap kesiapan operasional, termasuk ketersediaan tenaga ahli gizi dan kepala SPPG.
"Kami berharap pada tahun ajaran baru nanti dapur-dapur SPPG di wilayah 3T sudah mulai beroperasi sehingga anak-anak di kampung-kampung dapat merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana anak-anak di wilayah perkotaan," pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw