Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai 1 Juli Regulasi Potongan Komisi Ojol 8 Persen Difokuskan Roda Dua, Tidak Berlaku Untuk Roda Empat

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Ceposonline.com/ANTARA/Harianto)
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.  (Ceposonline.com/ANTARA/Harianto)

CEPOSONONLINE.COM,JAYAPURA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan regulasi mengenai potongan komisi ojek online (ojol) 8 persen saat ini difokuskan bagi layanan roda dua, bukan roda empat.

Advertisement

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan pengaturan komisi ojek online roda dua karena layanan tersebut memiliki jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang paling besar.

"Sekarang ini (potongan komisi 8 persen) fokus dilakukan untuk roda dua karena memang pengguna maupun pelaku ojek online memang banyak yang di roda dua," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Menurut Dudy, regulasi yang tengah disiapkan pemerintah hanya berlaku bagi layanan roda dua sehingga belum mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menggunakan kendaraan roda empat.

Advertisement

Ia menjelaskan kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus roda empat berbeda dengan ojek online karena di wilayah Jabodetabek menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan daerah lain diatur pemerintah provinsi.

Dudy mengungkapkan terdapat usulan dari operator agar pengaturan kendaraan roda empat dipusatkan di pemerintah pusat sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

Advertisement

Ia menegaskan pemerintah saat ini tetap memfokuskan penyusunan regulasi komisi ojek online pada layanan roda dua sebagai langkah awal dalam memperkuat kepastian pengaturan sektor transportasi berbasis aplikasi.

"Memang ada permintaan dari para operator supaya kiranya bisa untuk roda empat itu regulasinya dipusatkan saja. Tapi kita itu harus bicara dengan stakeholder yang terkait, tidak hanya operator tapi juga pemerintah daerah provinsi," beber Dudy.

Sebelumnya, Menhub menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.

Advertisement
Editor : Agung Trihandono

Artikel Terkait

Persiapan Haji 2027!  Ini Lima Prioritas yang Dibahas Arab Saudi  Dengan 76 Negara

Persiapan Haji 2027!  Ini Lima Prioritas yang Dibahas Arab Saudi  Dengan 76 Negara

Antrean untuk berangkat haji memang cukup panjang. Karena itu, para calon jamaah haji diharapkan bisa mendapatkan informasi terkait persiapa

Rupiah Diprediksi Melemah, Dipicu The Fed Akan Naikkan Suku Bunga

Rupiah Diprediksi Melemah, Dipicu The Fed Akan Naikkan Suku Bunga

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (10/11),

Belajar dari Kasus Korupsi Klaten, Cermin Praktik Kotor Kepala Daerah hingga Aparat BPK

Belajar dari Kasus Korupsi Klaten, Cermin Praktik Kotor Kepala Daerah hingga Aparat BPK

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Klaten dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer