CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil di Indonesia.
Bahkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp10,3 triliun pada 2026 untuk memperluas Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis.
Komitmen tersebut disampaikan Bahlil saat meninjau pelaksanaan Program Lisdes dan BPBL di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Dalam kunjungan itu, Bahlil mengungkapkan bahwa program pemerataan listrik lahir dari keinginan pemerintah memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, mendapatkan hak yang sama atas akses energi.
"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," ujar Bahlil sebagaimanan dikutip dari IDN Times.
Di hadapan warga penerima manfaat, Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat yang selama ini hidup tanpa listrik. Sebab, ia pernah merasakan kondisi serupa saat kecil.
"Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun," katanya.
Menurut Bahlil, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi pintu masuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data pemerintah, hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai wilayah Indonesia yang belum menikmati layanan listrik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus memperluas Program Lisdes yang mencakup pembangunan jaringan listrik baru serta pemasangan listrik gratis melalui Program BPBL.
"Program tahun 2025 saat ini tinggal tahap peresmian. Untuk tahun 2026 kami sedang melakukan inventarisasi agar seluruh target dapat dieksekusi hingga 2027," jelasnya.
Data Kementerian ESDM mencatat, sepanjang 2025 pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi desa dan dusun dengan total anggaran mencapai Rp3,6 triliun.
Sementara pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran hampir tiga kali lipat menjadi Rp10,3 triliun guna mempercepat pemerataan listrik di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Bahlil menegaskan, pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis karena membutuhkan investasi besar untuk melayani jumlah pelanggan yang relatif sedikit.
Ia mencontohkan, untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga di suatu wilayah, investasi yang dibutuhkan bisa mencapai hampir Rp700 juta.
"Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa