CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia kini mencapai sekitar 6,7 juta orang.
Lonjakan jumlah aparatur negara tersebut mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat tata kelola birokrasi
Adapun BKN akan menggunakan dua strategi besar, yakni digitalisasi manajemen ASN dan penguatan sistem merit.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kedua langkah tersebut menjadi prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus memastikan pengelolaan ASN berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
"Jadi, dua langkah tersebut menjadi prioritas kita dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengelola jumlah ASN yang terus bertambah,"ucap Zudan saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dikutip dari JPNN.com.
Menurutnya, peningkatan jumlah ASN yang signifikan pascarekrutmen besar-besaran pada 2024 dan 2025 harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang modern, terintegrasi, dan berbasis kompetensi.
"Semakin besar jumlah ASN, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang efektif. Karena itu BKN fokus pada digitalisasi manajemen ASN dan penguatan sistem merit agar birokrasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan,"tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi birokrasi nasional, BKN terus mengembangkan platform ASN Digital yang menjadi pusat layanan kepegawaian berbasis teknologi.
Adapun sistem ini dirancang untuk mempercepat pelayanan sekaligus menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu hingga Juni 2026, ASN Digital telah mencatat lebih dari 1,49 miliar kunjungan.
Selain itu, tingkat aktivasi sistem keamanan Multi-Factor Authentication (MFA) telah mencapai 94,3 persen ASN secara nasional.
Capaian tersebut menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan digital sekaligus meningkatnya kesadaran ASN terhadap pentingnya keamanan data dan identitas digital di era transformasi teknologi.
Di sisi lain, BKN juga memperkuat penerapan sistem merit guna memastikan seluruh proses manajemen ASN berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Untuk mendukung pengawasan tersebut, BKN memanfaatkan berbagai instrumen digital, salah satunya melalui sistem Integrated Mutasi (I-Mut).
Hingga 1 Juni 2026, BKN telah menerbitkan 6.881 rekomendasi terhadap 64.338 usulan ASN sebagai bagian dari pengawasan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN.
"BKN tidak hanya mengelola administrasi ASN, tetapi juga memastikan sistem merit berjalan dengan baik,"jelas Zudan.
Kata Zudan, melalui pengawasan yang konsisten, kami berhasil melindungi ribuan ASN dari potensi pelanggaran manajemen ASN yang dapat merugikan hak dan pengembangan karier mereka.
Sepanjang tahun 2026, BKN juga berperan aktif mendukung berbagai program prioritas Presiden melalui proses pengadaan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan sumber daya manusia untuk Program Makan Bergizi Nasional, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Selain melaksanakan proses rekrutmen ASN, BKN juga menjalankan berbagai layanan kepegawaian mulai dari penetapan nomor induk pegawai, kenaikan pangkat, promosi, mutasi, pemberian pertimbangan teknis, penjatuhan sanksi hingga pelayanan pensiun.
Dengan jumlah ASN yang kini mencapai 6,7 juta orang, BKN optimistis transformasi digital dan penguatan sistem merit akan menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang semakin modern, profesional, serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa depan. (*)
Editor : Yohanes Palen