CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama organisasi kemahasiswaan, dan sejumlah simpul gerakan akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dikutip dari JawaPos.com, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini tidak benar-benar dirasakan rakyat secara nyata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang selama ini disampaikan pemerintah hanya terlihat dalam data, sementara kondisi masyarakat masih mengalami tekanan.
"Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," kata Yatalathof, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, aksi demonstrasi tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan politik, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
"Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," ujar Athof.
Menurut Athof, hubungan antara negara dan rakyat saat ini semakin menjauh akibat berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Kondisi itu, kata dia, menjadi alasan mahasiswa memilih turun langsung ke jalan.
"Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan," tegasnya.
Rencananya, massa aksi dari BEM UI dan aliansi BEM akan terlebih dahulu berkumpul di Lapangan FISIP UI pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak menuju lokasi aksi di Bundaran HI.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Hentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir Prabowo berhenti mengelak dan akui Kesalahan pemerintah," pungkasnya. (*)