CEPOSONLINE.COM - NABIRE, Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) menggelar aksi demonstrasi menuntut Freeport ditutup pada Senin, (7/4/2025) di beberapa titik diantaranya Karang Mulia, Pasar Karang dan Lampu Merah Wadio Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Koordinator Lapangan Aksi tutup Freeport, Yance Pogau saat membacakan pernyataaan sikap mengatakan selama 58 Tahun penguasaan Sumber Daya Alam Nemangkawi oleh PT. Freeport, tak ada satupun keuntungan yang berhasil memberikan dampak yang signifikan bagi rakyat Papua sebagai pemilik negeri sekaligus bumi Amungsa.
“ Disamping kenyataan yang hari ini menyengsarakan rakyat Papua di Bumi Amungsa, yakni dihasilkannya limbah, rusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat Amungsa, hingga berujung pemusnahan sistematis akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi limbah beracun,” jelas Pogau saat membacakan pernyataan sikap.
Menurut mereka, selama 58 Tahun Freeport beroperasi hingga saat ini 2025 kekayaan rakyat Papua ini telah dieksploitasi hingga mencapai 1,7 miliar ton, dari total 3,8 miliar ton sejak Kontrak Karya II tahun 1991, dengan persentase 165 biji ton per hari.
“ Disamping itu Freeport berhasil meraup keuntungan sebesar 116 Miliar per hari. Selain itu, selama berjalannya Kontrak Karya Freeport, demi stabilitas kapitalis besar ini, Pemerintah Indonesia dijadikan tameng dalam melindungi segenap kepentingan dan kedaulatan Freeport atas tanah Papua,” tuturnya.
Dengan melihat itu maka mahasiswa, pemuda dan rakyat Papua yang tergabung dalam Aksi Forum Independen mahasiswa West Papua, menyatakan bahwa untuk mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan, Kami menuntut;
1. Tutup Freeport, dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua
2. Hentikan Operasi militer dan Tarik Militer Organik dan Non Organik di seluruh Tanah Papua
3. Hentikan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Merauke
4. Tutup Segala perusahan ilegal di seluruh tanah air west Papua
5. Hentikan revisi RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakan Hukum
6. Berikan Hak Penentuan Nasib sendiri sebagai solusi demokratik. (*)
Editor : Agung Trihandono