18 Tahun ‘Disclaimer’, Pemkab Waropen Akhirnya Raih Opini WDP dari BPK
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Pemerintah Kabupaten Waropen mengukir sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah.
Setelah selama 18 tahun berturut-turut terjebak dalam opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), Pemkab Waropen akhirnya berhasil memutus mata rantai tersebut dengan meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LHP LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Bhuono Agung Nugroho, kepada Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, bersama jajaran pimpinan daerah di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jayapura, Jumat (29/5/2025).
Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa perubahan di Kabupaten Waropen pada tahun anggaran 2025 terbilang sangat mencolok. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dinilai semakin efektif berkat kontrol yang kuat dari kepala daerah hingga ke tingkat bawah.
"Proses pertanggungjawaban sudah semakin baik. Jika sebelumnya kami agak susah mencari dokumen pertanggungjawaban, untuk tahun 2025 semua transaksi sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Meski masih ada beberapa pengecualian yang membuat kami memberikan predikat WDP, ini adalah kemajuan luar biasa," ujar Bhuono kepada media.
Bhuono juga menyoroti lonjakan drastis pada komitmen tindak lanjut rekomendasi BPK. Dari yang dulunya hanya berkisar di angka 5%, kemudian merangkak ke 15%, saat ini tingkat kepatuhan tindak lanjut Pemkab Waropen bersama Inspektorat telah menembus di atas 35%.
"Inspektur Waropen sekarang sangat aktif berkoordinasi ke Kantor BPK. Dampak perbaikan ini tidak hanya terlihat pada opini laporan keuangan, tetapi selaras dengan urat nadi perekonomian masyarakat di sana. Aktivitas ekonomi di Waropen kini jauh lebih hidup, pedagang kecil dan warung-warung semakin bergairah," tambahnya.
Merespons pencapaian bersejarah ini, Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPK RI Perwakilan Papua atas bimbingan dan pemeriksaan yang objektif. Ia menegaskan, keberhasilan keluar dari status Disclaimer selama 18 tahun ini merupakan buah dari kerja keras, komunikasi, dan sinergitas yang solid.
"Terima kasih kepada seluruh aparatur di lingkungan eksekutif yang sangat aktif dan responsif, mulai dari pemeriksaan awal hingga pemeriksaan terinci. Dukungan dan partisipasi dari pihak legislatif (DPRD) juga berjalan dengan sangat baik," kata Bupati.
Bupati menegaskan bahwa sejak awal dirinya memang berkomitmen melakukan penataan birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, tertib, dan transparan. Langkah tegas ini direspons baik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai tertib mengelola anggaran.
