Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KETUA DPRK Waropen Yeneke Dippan Tegaskan Fungsi Pengawasan Pasca Raih Opini WDP 

I
Penulis: Ismail Ceposonline❯
Ketua DPRK Waropen Yeneke S.K Dippan  menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua, di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jumat (29/5/2026). (CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)
Ketua DPRK Waropen Yeneke S.K Dippan  menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua, di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jumat (29/5/2026). (CEPOSONLINE.COM/ISMAIL)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Momentum bersejarah akhirnya terukir bagi Kabupaten Waropen. Setelah 18 tahun lamanya terjebak dalam zona opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Waropen resmi bangkit dan berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.


Hadir langsung dalam acara penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, Ketua DPRK Waropen, Yeneke S.K Dippan, S.Sos, menyampaikan rasa syukur yang mendalam sekaligus apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, mulai dari tim pemeriksa BPK hingga jajaran eksekutif. 


Dalam pidatonya, srikandi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pencapaian luar biasa ini adalah bukti nyata dari berjalannya fungsi sinergitas yang kokoh antara legislatif dan eksekutif yang didukung penuh oleh keseriusan Aparatur Civil Negara dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang akuntabel di tanah Waropen.

Advertisement


“"DPR Kabupaten Waropen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, bermitra dengan pemerintah daerah untuk memastikan setiap catatan dan rekomendasi dari BPK RI segera ditindaklanjuti." jelasnya.


Meski menyambut lompatan besar ini dengan penuh rasa bangga, Yeneke Dippan mengingatkan bahwa opini WDP bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan sebuah babak baru yang harus disikapi dengan kerja keras. 


Sebagai representasi rakyat, ia menegaskan bahwa DPRK Waropen akan memperketat fungsi pengawasan secara intensif demi mengawal penyelesaian catatan-catatan pengecualian yang masih tersisa. Pengecualian yang masih melekat tersebut disebutnya sebagai pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan.

Advertisement


Langkah konkret ke depan, DPRK Kabupaten Waropen berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat dengan bermitra bersama pemerintah daerah demi memastikan setiap catatan dan rekomendasi dari BPK RI segera ditindaklanjuti secara nyata. 


Yeneke juga menyampaikan bahwa kehadiran tim pemeriksa BPK merupakan kompas bagi pihak legislatif dalam mengarahkan birokrasi daerah ke jalur yang bersih, sehat, dan transparan.


Menutup penyampaiannya, Ketua DPRK Waropen juga memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen yang menerima LHP pada hari yang sama, sembari mengajak seluruh elemen di tanah Papua untuk saling mendukung demi kesejahteraan masyarakat. 


Dengan kerja sama yang solid dan pengawasan legislatif yang konsisten, legislator PDIP ini sangat optimis bahwa di tahun-tahun mendatang, Kabupaten Waropen siap melangkah lebih tinggi untuk membidik target opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian. (*)

Advertisement
Editor : Yohanes Palen

Artikel Terkait

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan mencatat progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Selatan melakukan pemeriksaan tematik terkait program ketahanan energi nasional di

300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, OPD Terkait akan Dipanggil

300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, OPD Terkait akan Dipanggil

DPR Papua, Melalui Komisi III bidang Aset akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait 300 Kendaraan Dinas bermasalah sebagaimana temuan BPK. Pemanggilan ini wujud dari fungsi pengawasan badan legislative ter

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer