Nasional Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Kesehatan Opini Advertorial

Wabup Mimika: Wajah Pemerintah Ada Pada Pelayanan Publik

Wahyu Welerubun • Rabu, 22 April 2026 | 18:57 WIB

 

Wabup Mimika Emanuel Kemong menyampaikan arahan sebelum membuka kegiatan evaluasi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Mimika, di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/2026). (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN)
Wabup Mimika Emanuel Kemong menyampaikan arahan sebelum membuka kegiatan evaluasi kinerja pelayanan publik di Kabupaten Mimika, di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/2026). (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN)

 

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memberikan memberikan perhatian khusus terkait kedisiplinan pelaporan data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini ditegaskannya saat membuka Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Semester di Ballroom Hotel Horison Ultima Mimika, Rabu (22/4/2026).

 

Emanuel menegaskan bahwa kualitas birokrasi adalah cerminan langsung kehadiran negara. Ia meminta seluruh pimpinan instansi untuk berhenti bekerja dengan pola lama yang lambat dan reaktif.

 

"Pelayanan publik yang kita bahas hari ini... merupakan wajah nyata dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap kualitas pelayanan yang kita berikan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Wabup Kemong di hadapan seluruh kepala OPD, pimpinan BUMN, dan BUMD.

 

Fokus utama evaluasi kali ini tertuju pada operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) yang melibatkan 37 instansi. Emanuel menyoroti adanya ketidaksinkronan data dan keterlambatan laporan yang menghambat penilaian kinerja di tingkat pusat.

 

"Kita bekerja di bawah (lapangan) sudah baik, tapi kalau di bagian lain kurang mendapat perhatian, maka berdampak dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Tolong siapkan dan selalu ada berikan laporan begitu masuk," tegasnya.

 

Ia mengingatkan bahwa integrasi sistem di MPP bukan sekadar soal fasilitas fisik, melainkan kemauan politik dari setiap instansi untuk berbagi data secara transparan. Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) kini diinstruksikan untuk melakukan pemantauan rutin tanpa menunggu evaluasi pusat.

 

"Masyarakat tidak mau tahu urusan dapur kita, yang mereka butuhkan adalah kepastian waktu dan biaya saat mengurus izin atau dokumen," tambah Emanuel.

 

Wabup menekankan bahwa transformasi digital dan integritas aparatur adalah harga mati. Ia menargetkan Mimika untuk menjadi standar percontohan (*role model*) pelayanan publik di Tanah Papua.

 

"Ingatlah bahwa gaji dan tunjangan yang kita terima berasal dari rakyat. Maka, sudah sewajibnya kita memberikan dedikasi terbaik. Mari kita jadikan Mimika sebagai role model pelayanan publik di Tanah Papua," pungkasnya.

 

(*)

Editor : Lucky Ireeuw
#mimika papua tengah #Ceposonline.com