CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Otok Kuswandaru, memberikan apresiasi atas keberhasilan Mimika yang telah mengintegrasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik dengan versi digital.
Capaian ini menunjukkan capaian progresif dalam reformasi birokrasi sekaligus menempatkan Mimika sebagai satu-satunya daerah di Tanah Papua yang telah menerapkan MPP Digital versi kedua, melampaui berbagai wilayah lain di Indonesia Timur.
Meski demikian, Otok mengingatkan bahwa esensi reformasi bukan sekadar kecanggihan sistem, melainkan pergeseran paradigma dari birokrasi administratif menuju pelayanan yang berpusat pada manusia (Human-Centered Design).
"Kita harus mengubah cara pandang. Pelayanan harus dibangun berdasarkan perspektif masyarakat yang dilayani, bukan sekadar keinginan pemerintah. Pertanyaan kuncinya sederhana: apakah masyarakat merasa dimudahkan atau justru dipersulit saat mengakses layanan kita?" ujar Otok yang hadir secara daring dalam sambutannya pada seremoni pembukan evaluasi kinerja pelayanan publik di Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu, (22/4/2026).
Dalam arahannya, Otok menggarisbawahi lima pilar transformasi, diantaranya adalah kebijakan kualitas, layanan partisipatif, aksesibilitas inklusif, inovasi berdampak, dan integrasi layanan. Ia mendorong aparatur pemerintah untuk meninggalkan pola kerja pasif.
"Dunia bergerak ke arah pelayanan yang menjemput bola. Aparatur harus bergerak serentak dan responsif. Masyarakat tidak mau tahu kerumitan di 'dapur' birokrasi kita; yang mereka butuhkan adalah hasil yang cepat, mudah, dan berkualitas," tegas Otok.
Menurutnya, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 harus menjadi instrumen perubahan sistematis, bukan sekadar rutinitas penilaian untuk mengejar angka.
Ekspansi ke Level Distrik
Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika kini membidik perluasan jangkauan layanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, Slamet Sutejo, menyatakan fokus berikutnya adalah menghadirkan "MPP Mini" di tingkat distrik untuk memangkas jarak pelayanan, terutama bagi warga pesisir dan pelaku usaha.
"Layanan yang sudah bagus dan terpusat ini harus di-breakdown ke level distrik. Kami sudah memiliki embrionya melalui layanan Dukcapil yang telah hadir di beberapa distrik seperti Mapurujaya, Wania, dan Kuala Kencana," kata Slamet.
Slamet mengakui, tantangan utama saat ini adalah menyelaraskan fakta lapangan dengan akuntabilitas pelaporan. "Faktanya layanan kita sudah maksimal dan berjalan baik.
Namun, kerja administrasi pelaporan dan fakta di lapangan harus terkoneksi dengan kuat. Itu kunci transparansi kepada pemerintah pusat maupun publik," lanjutnya.
Uji Publik dan Standar Ombudsman
Sebagai langkah validasi, Pemkab Mimika menjadwalkan Forum Konsultasi Publik pada Kamis, 23 April 2026. Agenda ini akan membedah kualitas layanan dari perspektif Ombudsman RI guna memastikan objektivitas penilaian.
"Jika hari ini kita melihat dari kacamata Kemenpan-RB, besok kita bedah dari kacamata Ombudsman. Intinya, kita ingin memastikan apakah masyarakat benar-benar puas atau hanya sekadar merasa cukup," pungkas Slamet.
Langkah digitalisasi dan desentralisasi layanan ini diharapkan mampu mengatrol Indeks Pelayanan Publik (IPP) Mimika sekaligus menjadi standar baru bagi transformasi birokrasi di wilayah timur Indonesia.
(*)
Editor : Lucky Ireeuw