CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini menyebabkan petani di Merauke mulai kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka.
Sementara suplay air yang diharapkan dari Sungai Maro belum dapat dilakukan secara optimal dikarena saluran drainase atau pengairan yang ada belum sepenuhnya dinormalisasi.
Akibatnya, ratusan hektar tanaman padi petani di SP SP 4 dan SP 8 Tanah Miring, Kabupaten Merauke terancam gagal panen jika dalam 2-3 kedepan saluran drainase tidak segera ditangani.
Atas kondisi tersebut, Ketua Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) Tanah Miring Ledung meminta pemerintah segera melakukan normalisasi drainase yang ada.
"Kalau dalam satu sampai dua hari ini tidak tertangani, sekitar 800 hektare lahan padi bisa gagal panen karena kekurangan air," kata Ledung kepada Ceposonline.com di Merauke, Selasa (21/7/2026).
Ledung menjelaskan, Balai Wilayah Sungai (BWS) telah merespons hasil rapat dengan bupati Merauke beberapa waktu lalu dengan mengirimkan satu unit ekskavator ke lokasi. Namun, menurutnya, proses penanganan masih berjalan lambat sehingga belum mampu mengatasi persoalan secara optimal.
Penanganan yang lambat tersebut dikarenakan BBM yang akan digunakan alat berat tersebut sudah habis. Kebutuhan BBM diperkirakan mencapai sekitar 2.000 liter, sementara yang tersedia baru sekitar 400 hingga 600 liter. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 1.600 liter agar pekerjaan dapat berjalan maksimal.
‘’Sekarang alat berat terparkir saja di lokasi karena BBM tidak hanya. BBM 400 liter yang sebelumnya dibawa ke sana sudah habis,’’ katanya.
Dijelaskan, pengadaan BBM selanjutnya masih terkendala proses administrasi karena memerlukan surat rekomendasi.
Hingga kini, koordinasi dengan dinas terkait dinilai belum memberikan kepastian sehingga kebutuhan operasional di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.
‘’Saya pikir sangat berat kalau kebutuhan BBM tersebut akan dibebankan kepada petani. Mestinya, dari pemerinta,’’ katanya.
Karena itu, lanjutnya, persoalan tersebut membutuhkan dukungan dan tanggung jawab pemerintah agar petani dapat tetap menjalankan aktivitas pertanian tanpa tambahan beban.
Sebagai pengurus Kelompok Petani Pemakai Air, ia mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak segera mengambil langkah nyata agar perbaikan saluran irigasi dapat diselesaikan sebelum dampaknya semakin meluas. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser