SUARABAYA, 23/4 (ANTARA) - Langkah kaki itu berhenti di depan sebuah rumah petak di sudut kampung. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pemuda yang memilih bekerja serabutan daripada melanjutkan kuliah.
Bukan karena tak mampu berpikir jauh, melainkan karena biaya terasa terlalu tinggi untuk dijangkau.
Di titik inilah negara, melalui tangan paling dekatnya, yakni camat dan lurah mulai bergerak, menyisir kampung demi memastikan mimpi tak kandas hanya karena angka di rekening.
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur yang meminta aparatur wilayah turun langsung mendata pemuda yang belum kuliah akibat keterbatasan ekonomi bukan sekadar program administratif. Ia adalah upaya memindahkan pusat kebijakan dari meja ke lapangan, dari angka statistik ke wajah manusia.
Pendekatan “jemput bola” ini menjadi menarik karena menyasar persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia berupa akses yang timpang akibat ketimpangan ekonomi.
Dalam konteks Surabaya, langkah ini menemukan momentumnya. Data menunjukkan bahwa ribuan pemuda masih berada dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah kota juga telah menyiapkan skema bantuan biaya kuliah hingga Rp2,5 juta per semester dan uang saku bulanan. Namun tanpa data yang akurat dan pendekatan yang aktif, bantuan sering kali tak tepat sasaran.
Di sinilah relevansi penyisiran kampung menjadi krusial. Kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada desain, melainkan harus menyentuh realitas sosial yang sering tersembunyi di balik gang-gang sempit kota.
Data nyata
Pendataan berbasis wilayah sejatinya bukan hal baru. Namun yang membedakan pendekatan ini adalah intensitas dan metode. Camat, lurah, hingga perangkat RT/RW dan kader masyarakat turun langsung dari rumah ke rumah.
Mereka tidak hanya mencatat, tetapi juga membaca situasi, apakah seorang pemuda berhenti kuliah karena biaya, motivasi, atau faktor lain yang lebih kompleks.
Pendekatan ini penting karena kemiskinan bukan sekadar soal pendapatan, melainkan juga soal akses informasi, jaringan sosial, dan kepercayaan diri. Banyak keluarga tidak mengetahui adanya program bantuan atau merasa tidak layak untuk mendaftar. Dalam kasus lain, ada pula kekhawatiran birokrasi yang rumit.
Dengan mendatangi langsung warga, negara hadir dalam bentuk yang paling konkret. Ia bukan lagi institusi jauh yang abstrak, melainkan sosok yang mengetuk pintu dan menawarkan solusi.
Namun, langkah ini juga membuka persoalan lain, yakni validitas data. Pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya manipulasi data penghasilan atau ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi kunci. Pendataan tidak boleh berhenti pada pengakuan, tetapi harus ditopang observasi dan dokumentasi yang kuat.
Di sisi lain, kolaborasi dengan 65 perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi langkah strategis. Ini menghapus dikotomi lama yang sering membuat mahasiswa di perguruan tinggi swasta terpinggirkan dalam akses bantuan. Realitas menunjukkan, banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru berkuliah di PTS karena tidak lolos seleksi PTN.
Dengan memperluas cakupan, kebijakan ini mulai menyentuh akar persoalan, yakni ketidakmerataan akses pendidikan tinggi.
Menjaga arah
Meski menjanjikan, kebijakan ini tidak bebas dari tantangan. Pertama adalah soal keberlanjutan. Memberikan bantuan hingga lulus membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang. Tanpa perencanaan yang matang, program berisiko berhenti di tengah jalan, meninggalkan mahasiswa dalam kondisi lebih sulit.
Kedua, efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari dampaknya. Apakah penerima benar-benar lulus tepat waktu? Apakah mereka mendapatkan pekerjaan? Apakah program ini mampu mengangkat derajat ekonomi keluarga?
Di sinilah pentingnya integrasi kebijakan. Bantuan biaya kuliah harus diiringi dengan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan akses ke dunia kerja.
Beberapa perguruan tinggi di Surabaya telah mulai mengintegrasikan program magang dan pelatihan tambahan. Ini langkah yang tepat, karena pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada ijazah, tetapi harus berujung pada kemandirian ekonomi.
Ketiga, pendekatan jemput bola perlu dijaga agar tidak menjadi sekadar rutinitas administratif. Semangat awalnya adalah empati dan keberpihakan. Jika berubah menjadi formalitas, maka esensi kebijakan akan hilang.
Solusi yang bisa ditawarkan adalah memperkuat sistem digital yang terintegrasi dengan data lapangan. Pendataan manual tetap penting untuk menjangkau kelompok rentan, tetapi harus dipadukan dengan sistem yang mampu memantau perkembangan penerima secara berkelanjutan.
Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik dari masyarakat. Warga harus memiliki ruang untuk melaporkan jika ada ketidaktepatan sasaran atau kendala dalam proses. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kebijakan ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang masa depan kota. Program “satu keluarga satu sarjana” yang menjadi ruh kebijakan ini mengandung visi besar, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Di tengah perubahan zaman yang menuntut keterampilan tinggi, memastikan setiap pemuda memiliki akses ke pendidikan adalah investasi paling rasional. Surabaya sedang mencoba menjawab tantangan itu dengan cara yang lebih dekat, lebih manusiawi.
Ketika camat dan lurah mengetuk pintu rumah warga, yang mereka bawa bukan sekadar formulir pendataan. Mereka membawa pesan bahwa negara hadir, bahwa mimpi masih mungkin diperjuangkan.
Pertanyaannya kini, mampukah langkah ini dijaga konsistensinya? Sebab di balik setiap data, ada harapan yang menunggu untuk diwujudkan. Dan di setiap lorong kampung, selalu ada mimpi yang layak untuk dijemput(*)
Pewarta: Abdul Hakim