CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Provinsi Papua menggelar aksi spontanitas damai dan pers rilis guna menyuarakan keadilan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua.
Aksi yang berlangsung di lingkaran Abepura pada, Senin (2/11/2026) digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan persoalan kemanusiaan yang dinilai sering kali dipandang secara sepihak dan tidak berimbang.
Dalam keterangannya di lokasi aksi, Wakil Ketua II DPD BMP RI Papua, Paulinus Ohe, menegaskan pentingnya melihat persoalan HAM secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan latar belakang korban maupun pelaku.
Menurutnya, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan prinsip universal yang berlaku bagi seluruh warga negara, tanpa adanya pengecualian.
"Kita itu netral. Artinya, persoalan HAM itu milik kita semua, itu universal. Artinya kalau ada persoalan HAM baik itu yang dilakukan oleh TNI-Polri maupun oleh kelompok-kelompok yang selama ini dibilang separatis atau KKB ini, tolong juga diadvokasi," kata Paulinus Ohe saat memberikan penjelasannya.
Ia secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap kecenderungan sebagian pihak, khususnya Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Papua, yang terkesan hanya responsif ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh pihak aparat keamanan.
Ia menilai perhatian publisitas dan penanganan hukum seolah mendadak tinggi dalam situasi tersebut, namun cenderung pasif jika kekerasan dilakukan oleh kelompok bersenjata.
"Jangan persoalan HAM yang terjadi kalau misalnya contoh itu dilakukan oleh TNI-Polri saja, itu seperti semut mencari gula. Jadi semua ramai-ramai angkat. Tetapi kalau persoalan HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, itu semua seolah-olah bungkam, macam menutupi persoalan ini," tegas Paulinus.
Tidak menjadi masalah, kata Paulinus apabila semua persoalan HAM di Papua harus dibuka secara transparansi. Artinya tidak sepihak begitu, khususnya kepada Komnas HAM dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Papua.
Lebih lanjut, Paulinus menjabarkan bahwa perlakuan adil dalam isu kemanusiaan harus menyasar semua elemen tanpa melihat status sosial, profesi, maupun asal-usul seseorang. Semua warga yang mendiami Tanah Papua memiliki hak dasar yang sama untuk dilindungi dan mendapatkan keadilan hukum.
"Artinya dia mau TNI-Polri, dia mau TPNPB-OPM kah, atau dia mau orang Papua kah atau dia mau orang non-Papua kah, semua punya hak asasi manusia yang sama. Ini yang kami minta. Jadi kepada semua lembaga bantuan hukum atau Komnas HAM, untuk melihat hal-hal ini secara jeli dan jangan dilihat secara sepihak," ujar Paulinus.
Sorotan aksi damai BMP RI ini didasari oleh sederet peristiwa kekerasan tragis yang menimpa masyarakat sipil di Papua baru-baru ini. Dimana tak sedikit mama-mama dan anak perempuan dilaporkan dibawa paksa oleh kelompok bersenjata.
Selain jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil, BMP RI juga menaruh perhatian besar pada intimidasi berulang yang dialami oleh para tenaga pendidik dan siswa di daerah konflik seperti Yahukimo.
Aksi-aksi teror tersebut dinilai telah melumpuhkan proses belajar-mengajar dan merenggut hak-hak dasar warga Papua untuk memperoleh pendidikan, bekerja dengan tenang, serta hidup dalam rasa aman dan bermartabat.
Atas berbagai dinamika tersebut, BMP RI mendorong agar lembaga bantuan hukum dan seluruh pegiat HAM dapat menjalin sinergi yang positif bersama pihak pemerintah dan kepolisian demi menghadirkan kedamaian yang hakiki. Langkah kolaboratif ini dinilai vital agar penyelesaian konflik di Papua tidak berlarut-larut dan tidak terus-menerus memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
"Kami berharap LBH bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah dan mendukung pemerintah, supaya ini semua jalan beriring se-rata dan tidak menjadi hal yang nantinya menjadi kegaduhan di publik dan membuat konflik yang berkepanjangan lagi di Papua, itu harapan kita. Jadi kepada para pihak baik itu LBH, Komnas HAM, dan juga Polda Papua, untuk sama-sama kita melihat bahwa hal ini ada jalan keluarnya," urai Paulinus.
Sebagai penutup, Paulinus mengimbau seluruh pihak yang bertikai untuk menyudahi segala tindakan kekerasan fisik maupun intimidasi di Tanah Papua. Dialog damai dan penghentian bentrokan bersenjata menjadi kunci utama agar kehidupan bermasyarakat di Papua dapat pulih kembali. (*)
Editor : Agung Trihandono