CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, serta Bupati Jayapura Yunus Wonda, meninjau langsung penanganan korban dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi Posko Penanganan Pasien serta Puskesmas Depapre untuk memastikan kondisi para korban yang masih menjalani perawatan.
Selain itu, rombongan juga melakukan inspeksi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG di Distrik Depapre guna melihat langsung kondisi fasilitas dan proses pengolahan makanan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri berjalan baik sehingga para korban dapat segera ditangani.
"Begitu kejadian, kami dari pemerintah pusat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah, penanganan korban di sini sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Trenggono mengatakan BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi bersama kepolisian untuk mengetahui adanya dugaan kelalaian ataupun pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP).
"Kami akan evaluasi dan investigasi. Kami juga meminta bantuan Polri untuk mengetahui sejauh mana ada kekurangan atau SOP yang tidak dijalankan oleh pihak dapur," ujarnya.
Trenggono menegaskan, sesuai prosedur yang berlaku, operasional SPPG akan dihentikan sementara apabila terjadi kasus keracunan.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap standar pelayanan dan sanitasi, maka dapur MBG tersebut dapat ditutup secara permanen.
"Sesuai SOP, setiap ada kejadian keracunan, operasional dapur langsung kami suspend. Kalau jumlah korbannya cukup besar seperti di sini dan hasil evaluasi menunjukkan dapur tidak memenuhi SOP, maka bisa saja disuspend permanen atau ditutup," tegasnya.
Hasil inspeksi di lapangan, lanjut Trenggono, menemukan sejumlah kekurangan pada dapur MBG di Distrik Depapre, mulai dari aspek kebersihan hingga sistem pengolahan limbah yang dinilai tidak memenuhi standar.
"Tadi kami lihat masih banyak kekurangan. Kondisinya tidak higienis, IPAL-nya juga tidak jelas. Kalau memang tidak ada kepedulian dari mitra maupun pengelola SPPG untuk memenuhi standar, tentu akan kami tindak tegas. Pengelolanya juga sudah saya tegur karena tidak mampu menyiapkan pelayanan dengan baik," pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa