Dari target tahunan sebesar Rp.4 miliar, pemerintah menetapkan capaian Rp.1 miliar pada triwulan I.
Namun hingga 21 April 2026, realisasi PAD parkir baru mencapai Rp.986 juta atau masih di bawah target yang ditentukan.
Kepala Dishub Kota Jayapura, Justin Sitorus, mengakui capaian tersebut belum sesuai harapan karena seharusnya target triwulan pertama sudah terpenuhi pada akhir Maret.
“Seharusnya pada akhir triwulan pertama kita sudah mencapai Rp.1 miliar. Namun hingga 21 April ini, realisasi PAD parkir baru mencapai Rp.986 juta,”ungkap Justin Sitorus.
Menurutnya, belum optimalnya penerimaan PAD dipengaruhi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu yang paling dominan adalah maraknya praktik parkir liar yang tidak menggunakan karcis resmi, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
“Parkir liar masih menjadi kendala utama. Banyak terjadi pungutan tanpa karcis resmi,"ujarnya.
Justin Sitorus menyampaikan, pihaknya sudah rutin melakukan sidak dan pendampingan kepada juru parkir, tetapi praktik tersebut masih terus berulang.
Ia menegaskan, persoalan juru parkir liar kini telah masuk ranah pidana. Untuk itu, Dishub berharap dukungan dari Tim Satgas Keamanan dan Ketertiban Kota Jayapura untuk menindak tegas para pelaku yang tidak mematuhi aturan, termasuk yang tidak menggunakan atribut resmi maupun karcis parkir.
Selain itu, faktor cuaca juga turut memengaruhi capaian PAD. Intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada menurunnya mobilitas masyarakat, sehingga berimbas langsung pada pendapatan jasa parkir.
Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, Dishub berencana memperluas pengelolaan ke sejumlah kantong parkir yang selama ini belum tergarap maksimal.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Pasar Hamadi yang saat ini masih dikelola oleh pihak adat.
“Kami akan menjangkau kantong-kantong parkir yang belum tergarap, seperti di Pasar Hamadi. Namun memang ada pengelolaan oleh adat yang perlu kami komunikasikan lebih lanjut,”jelasnya.
Di sisi lain, penerapan sistem pembayaran parkir berbasis barcode yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga belum berjalan optimal.
Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan sistem non-tunai menjadi tantangan tersendiri.
“Masyarakat masih cenderung memilih pembayaran tunai dibandingkan sistem barcode, padahal kami sudah melakukan pendampingan kepada juru parkir di beberapa titik,”bebernya.
Sebagai bagian dari pengembangan konsep smart city di Kota Jayapura, Dishub menggandeng Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia dalam penerapan sistem pembayaran digital.
Ke depan, Dishub akan terus meningkatkan pengawasan, edukasi kepada juru parkir, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan transaksi non-tunai guna meminimalisir kebocoran PAD.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Jayapura optimistis target PAD parkir tahun 2026 sebesar Rp.4 miliar masih dapat dikejar pada triwulan berikutnya. (*).
Editor : Yohanes Palen