Alasan pembubaran hampir serupa, yakni menjaga keamanan dan kondusivitas. Namun di sisi lain, tindakan tersebut memantik kritik keras karena dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
Pembubaran terbaru terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara. Aparat TNI menghentikan agenda nobar film karena dianggap menuai banyak penolakan di media sosial dan dinilai berpotensi provokatif.
Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan pihaknya melakukan pemantauan setelah muncul reaksi penolakan terhadap film tersebut.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” ujar Jani kepada wartawan, Jumat (8/5/2026). Sebagaimana dikutip dari detiksulsel.
Namun tindakan pembubaran itu langsung menuai kecaman dari kalangan jurnalis dan pegiat demokrasi. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Ternate, Yunita Kaunar menilai pembubaran tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi warga.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan peserta dan panitia yang disebut menimbulkan tekanan psikologis.
“Cara seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu,” ujarnya.
Sebelumnya, polemik serupa terjadi di lingkungan Universitas Mataram. Pemutaran film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu dihentikan langsung oleh pihak kampus.
Kericuhan terjadi ketika Wakil Rektor III Unram, Sujita mendatangi lokasi pemutaran dan meminta kegiatan dihentikan.
“Tidak ada alasan, pokoknya tidak boleh menonton,” ujarnya di hadapan mahasiswa.
Sujita menilai isi film tersebut tidak layak diputar di lingkungan kampus karena dianggap mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
“Isinya mendiskreditkan pemerintah RI. Saya sudah nonton. Terserah pandangan Anda, yang jelas isinya menghina negara saya,” katanya.
Sekadar diketahui, film “Pesta Babi” sendiri mengangkat cerita tentang perlawanan masyarakat adat di Papua Selatan terhadap ekspansi agribisnis skala besar yang dinilai mengancam hutan, sungai, dan ruang hidup warga adat.
Film itu menampilkan kerusakan hutan akibat pembukaan perkebunan tebu industri untuk proyek bioetanol, perjuangan warga mempertahankan tanah adat, hingga dugaan penggunaan aparat dalam pengamanan investasi agribisnis.
Judul “Pesta Babi” disebut bukan sekadar ritual budaya, melainkan simbol kemarahan, solidaritas, dan perlawanan masyarakat adat terhadap ketidakadilan yang mereka alami.
Hingga kini, film dokumenter tersebut telah diputar di lebih dari 500 lokasi di Indonesia, mulai dari kampus, sekolah, komunitas, hingga kantor Komnas HAM.
Pembubaran di Ternate dan Mataram pun menambah panjang daftar polemik pemutaran film tersebut setelah sebelumnya insiden serupa juga terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika. (*)
Editor : Elfira Halifa