CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemkab Biak Numfor, Papua, menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi warganya.
Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp3 miliar dari APBD 2026 khusus untuk membiayai rujukan pasien ke luar daerah.
Hingga awal November 2026, program unggulan Biak Sehat ini telah sukses memberangkatkan dan membiayai lebih dari 340 pasien untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan di berbagai kota besar, seperti Jayapura, Makassar, Jakarta, hingga Surabaya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Daud Duwiri, mengatakan program bantuan rujukan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Khusus untuk pelayanan rujukan, satu tahun kita butuh dana Rp3 miliar. Kita sudah membiayai lebih dari 340 pasien atau masyarakat Biak yang dirujuk ke luar Biak, bahkan ke luar Papua,” ujar Daud Duwiri saat diwawancarai menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Jumat (6/11/2026).
Lebih lanjut ia menjelaskan bantuan pembiayaan rujukan ini merupakan pilar penting dari program unggulan daerah yang dikenal dengan nama Biak Sehat.
Program ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat terutama dari kalangan keluarga kurang mampu yang menghadapi kendala biaya ketika harus menjalani pengobatan keluar daerah akibat fasilitas kesehatan setempat yang belum dapat menangani penyakit atau kondisi medis tertentu secara optimal.
Uniknya, Daud menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mematok target jumlah pasien penerima bantuan setiap tahunnya. Kebijakan ini diambil karena kebutuhan akan rujukan medis bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi riil kesehatan masyarakat serta rekomendasi murni dari tim medis di fasilitas kesehatan.
"Kita tidak punya target, tergantung masyarakat yang dirujuk. Tetapi dengan jumlah dana sebesar Rp3 miliar dari APBD, kita sudah membantu rujukan pasien secara optimal," jelasnya lebih lanjut.
Keberhasilan program rujukan ini tidak membuat Pemkab Biak Numfor melupakan pembenahan di lini dasar. Daud memaparkan bahwa penguatan pelayanan rujukan berjalan seiring dengan upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer, seperti Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar masyarakat bisa mendapatkan deteksi, pemeriksaan, dan penanganan medis lebih awal. Dengan demikian, kasus-kasus yang dapat diselesaikan di tingkat lokal tidak perlu menumpuk atau dirujuk keluar daerah, sementara pasien dengan kebutuhan spesialis tetap mendapatkan jalur rujukan yang terstruktur dan terjamin pembiayaannya.
Melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini, Daud berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah dapat terus berlanjut dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan kembali bahwa fasilitas kesehatan yang layak bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak asasi mendasar yang wajib dijamin oleh negara.
"Sehat adalah hak asasi manusia. Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk hidup sehat," tegas Daud menutup perbincangan.
Dengan adanya alokasi anggaran dan komitmen kuat dari Pemkab Biak Numfor ini, harapan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Biak Numfor untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara kini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang menyelamatkan banyak jiwa. (*)
Editor : Jimianus Karlodi