CEPOSONLINE.COM, YAHUKIMO-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Yahukimo Redison manurung ,S.Pd.,M.Si mengajak para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajarannya untuk menjadikan pemeriksaan interim sebagai sebuah momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara kelola keuangan daera yang baik dan transparan.
Hal al itu disampaikan saat membacakan sambutan Bupati pada Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, di aula kediaman Bupati dekai, Kamis (14 /3/2024) kemarin.
“Kita ambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi bagi kita, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan RPJMD yaitu ”Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani,” ajaknya.
Menurut Redison dalam acara entry meeting pemeriksaan interim ada beberapa poin penting seperti kesiapan dokumen, ketersediaan sumberdayanya, koordinasi dengan baik, sikap proaktif, dan komitmen terhadap perbaikan agar hasil dari pemeriksaan ini menjadi dasar awal pemeriksaan.
Lebih lanjut Redison mengatakan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
Laporan keuangan harus setidak-tidaknya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasion, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yahukimo
Disebutkan pemeriksaan interim merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan, dengan tujuan untuk memantau tindaklanjut pemeriksaan sebelumnya khususnya yang mempengaruhi opini, melakukan risk assessment atau penilaian pengendalian interen, dan melakukan pengujian substantif terbatas atas akun.
Yang Penting kita wujudkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan ini sejatinya ditujukan bagi perbaikan dan kebaikan entitas yang diperiksa.
"Penting pula kita pahami bersama bahwa kecukupan bukti dan penjelasan oleh pihak yang kompeten akan sangat mempengaruhi dan menentukan kesimpulan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Redison juga berharap kepada seluruh kepala Perangkat Daerah dan jajarannya agar mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, baik berupa dokumen maupun personel yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan maupun pendampingan selama proses pemeriksaan.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI atas semua evaluasi, saran, rekomendasi dan masukan yang telah diberikan kepada kami. Semua hasil pemeriksaan menjadi perhatian yang serius bagi kami, sebagai salah satu bentuk kesungguhan kami membangun Daerah Kabupaten yahukimo,” pungkasnya.
Sementara itu ketua BPK RI perwakilan Papua Muhamed Riko Yurisdiarto menyebutkan ada dua penugasan, yang pertama pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, dan yang kedua pemeriksaan atas laporan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan
Dikatakannya pemeriksaan interim pendahuluan akan dilaksanakan selama 20 hari kalender, mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 1 April 2024,
Menghadiri Entry meeting, Ketua dan anggota tim BPK RI Perwakilan papua Muhamad Riko Yurisdiarto beserta anggota, Asisten lI,III, staf ahli Bupati Seluruh kepala-kepala OPD, Kepala kantor, Kabag Kabid, dan kasubag lainnya. (*/humas).