Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

300 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Bermasalah, OPD Terkait akan Dipanggil

L
Penulis: Lucky Ireeuw❯
Ilustrasi kendaraan Dinas. (AI)
Ilustrasi kendaraan Dinas. (AI)


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– DPR Papua, Melalui Komisi III bidang Aset akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait 300 Kendaraan Dinas bermasalah sebagaimana temuan BPK. Pemanggilan ini wujud dari fungsi pengawasan badan legislative tersebut. 

 

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan hasil pertemuan bersama BPK menjadi dasar bagi DPR untuk mengawal penyelesaian berbagai temuan yang berkaitan dengan tata kelola aset maupun sektor lainnya di lingkungan Pemprov Papua.

Advertisement

 

DPR Papua juga akan menggali berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan aset.

 

Advertisement

salah satu persoalan mendasar yang saat ini dihadapi Pemprov Papua adalah belum optimalnya pengelolaan aset pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena itu, DPR Papua mendorong pembentukan Badan Aset yang berdiri sendiri agar pengelolaan aset daerah dapat dilakukan lebih fokus dan efektif.

 

Denny menyebut persoalan penyerahan aset antardaerah juga menjadi perhatian, Meskipun sebagian besar aset telah diserahkan, masih terdapat beberapa aset yang belum dapat dialihkan karena berbagai kendala administratif.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK

Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan mencatat progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

BPK Periksa Ketahanan Energi Nasional di Papua Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Selatan melakukan pemeriksaan tematik terkait program ketahanan energi nasional di

Raih Opini WDP Perdana Setelah 17 Tahun, Bupati Mote Apresiasi Dukungan PDIP

Raih Opini WDP Perdana Setelah 17 Tahun, Bupati Mote Apresiasi Dukungan PDIP

Pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer