Inspektorat Papua Selatan Catat 74 Persen Progres Tindak Lanjut Temuan BPK
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Inspektorat Daerah Provinsi Papua Selatan mencatat progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai sekitar 74 persen berdasarkan perhitungan manual.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menargetkan angka tersebut meningkat hingga 95 persen agar seluruh rekomendasi dan kewajiban pengembalian dapat diselesaikan.
Inspektur Daerah Papua Selatan, Edi Purwanto mengatakan, capaian 74 persen tersebut mencakup tindak lanjut temuan yang berkaitan dengan administrasi maupun pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran yang bersifat material.
“Sekarang sekitar 74 persen pengembaliannya. Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa clear semua. Dari kemarin juga sudah banyak yang meminta pengantar setoran,” kata Edi di Merauke, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan secara rinci total nilai uang yang harus dikembalikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sebab, temuan yang harus ditindaklanjuti terdiri atas beberapa kategori, baik administrasi maupun material, sehingga perlu melihat dokumen pemeriksaan secara keseluruhan.
Meski demikian, Edi menilai progres tindak lanjut yang dicapai Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru (DOB) cukup baik. Bahkan, persentase 74 persen tersebut telah melampaui standar nasional yang menurutnya berada di kisaran 73 persen.
“Kalau menurut standar nasional, 73 persen sudah cukup bagus. Target saya 95 persen. Sekarang sudah 74 persen,” ujarnya.
Edi juga mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah tidak serta-merta berarti tidak terdapat temuan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, opini WTP lebih berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bukan jaminan bahwa seluruh pengelolaan keuangan bebas dari permasalahan.
“WTP itu bukan berarti tidak ada temuan. Pasti ada. WTP berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
