CEPOSONLINE.COM, JAKARTA — Bupati Tolikara, Willem Wandik, menyampaikan pesan mendalam dalam Sarasehan Nasional bersama Badan Gizi Nasional yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari kawasan Indonesia Timur.
Kegiatan ini membahas program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi nasional menanggulangi stunting dan memperkuat ketahanan gizi anak bangsa.
“Program makan bergizi bukan sekadar urusan menyediakan makanan untuk anak-anak sekolah. Ini adalah soal menyelamatkan generasi, terutama di 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang menentukan masa depan anak-anak kita,” tegas Willem Wandik di hadapan para peserta sarasehan.
Sebagai Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Tolikara, misalnya, masih dihadapkan pada kondisi geografis yang sulit, infrastruktur dasar yang terbatas, serta angka stunting yang tinggi — mencapai 34% hingga 37%, jauh di atas rata-rata nasional.
“Stunting di Tolikara bukan sekadar soal asupan makanan. Ini adalah persoalan kompleks yang berakar pada isolasi wilayah, kemiskinan struktural, dan ketergantungan pangan dari luar,” jelasnya.
MBG Harus Dimulai dari Rumah Tangga
Willem Wandik menekankan bahwa program gizi harus dimulai dari rumah tangga, bukan hanya dari sekolah. Pemda Tolikara telah mengadaptasi semangat MBG dengan memprioritaskan 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak usia dua tahun. Program ini telah dimasukkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tolikara 2025.
“Pendekatan kami berbasis budaya lokal. Kami libatkan gereja, tokoh adat, ibu-ibu PKK, dan kader Posyandu untuk mendampingi keluarga, memberikan edukasi gizi, serta memperkuat peran pangan lokal seperti ubi, keladi, sagu, ikan, dan daging lokal sebagai sumber MPASI yang murah, sehat, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Willem Wandik, tidak semua solusi bisa diseragamkan. Setiap daerah memiliki karakteristik, budaya, dan sumber daya yang berbeda. “Papua bukan Jawa. Tolikara bukan Jakarta. Kami tidak bisa dipaksa mengikuti standar nasional yang tidak sesuai dengan realitas kami,” katanya tegas.
Ia mengusulkan agar MBG disesuaikan dengan konteks lokal Papua Pegunungan. Program pelatihan menyusun menu MPASI berbasis bahan pangan lokal, misalnya, jauh lebih efektif dan berkelanjutan daripada mendistribusikan makanan instan yang belum tentu diterima masyarakat.
Bangun dari Akar, Bukan Hanya dari Meja Makan Sekolah
“Program makan bergizi seharusnya menyentuh keluarga dan kampung-kampung. Jangan hanya berhenti di sekolah. Sebab masalah gizi berakar dari rumah, bukan dari ruang kelas,” tambah Willem.
Oleh karena itu, pendekatan kampung menjadi kunci dalam strategi Pemda Tolikara. Pemerintah setempat mengedepankan peran aktif kepala kampung, tokoh gereja, dan masyarakat adat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan memperbaiki pola asuh serta konsumsi keluarga.
Dukungan Pusat Sangat Diharapkan Willem juga menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat, agar dalam implementasi MBG dan kebijakan anggaran, tidak ada lagi pemangkasan Dana DAU, DAK, atau Otsus yang akan mengganggu jalannya program-program dasar di daerah.
