AKSI Tenaga Kesehatan RSUD Abepura di Kantor Gubernur Papua, Ini Tuntutannya
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Tenaga Kesehatan RSUD Abepura melakukan aksi di Kantor Gubernur, Senin (8/1/2023).
Mereka menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan insentif Covid-19.
Pasalnya, insentif tersebut tak dibayarkan selama dua tahun.
Nutrisionis RSUD Abepura, Kosthantina Live Giay, menyebut insentif Covid-19 tersebut dijamin oleh Pergub Papua 13/2020, yang mengatur tentang insentif tenaga medis, para medis, dan penunjang medis.
“Untuk pembayaran insentif Covid-19 kepada nakes, Pemprov Papua sudah mencairkan ke kas RSUD Abepura sebesar Rp 15 miliar,” ucap Kosthantina kepada Ceposonline.com.
Namun, dalam realisasinya, yang dibayarkan hanya tenaga medis dan para medis.
“Sementara kami sebagai penunjang medis tidak dibayarkan,” jelasnya.
Diketahui, ada tujuh bagian penunjang medis RSUD Abepura yang belum mendapatkan insentif Covid-19.
Sebut saja nutrisionis, tenaga sanitarian, tenaga IPRS, tenaga pemulasaran jenazah, supir ambulans, sterilisasi dan tenaga laundry.
“Tujuh bagian ini berperan penting dalam penanganan pasien Covid-19, jika tujuh komponen ini tidak ada maka pelayanan di RSUD Abepura semasa covid tidak akan berjalan dengan baik dan tidak bisa disebut sebagai rumah sakit covid,” ungkpanya.
Dikatakan, tujuh bagian penunjang medis RSUD Abepura yang belum mendapatkan insentif Covid-19 berjumlah 120 orang, dengan tahun anggaran 2020-2021.
Dalam aksinya, perwakilan para nakes bertemu Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Suzana Wanggai, di ruang kerjanya.
Suzana menyampaikan akan menyuarakan hal ini.
Sebab, dasarnya adalah Pergub 13/2020.
“Tadi Ibu Suzana mengatakan akan menyuarakan hal ini,”
“Mereka akan bicara di lintas pejabat termasuk akan menyampaikannya ke Pj Sekda dan Pj Gubernur Papua,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Suzana juga meminta para nakes kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa di RSUD Abepura. (*)
