Bupati Mansnembra Targetkan Defisit APBD Biak Numfor 2027 Turun hingga Rp33 Miliar
CEPOSONLINE.COM, BIAK – Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus ditekan hingga sekitar Rp33,1 miliar.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan struktur APBD yang lebih sehat, sekaligus memastikan penggunaan anggaran difokuskan pada program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas.
Penegasan itu disampaikan Bupati Mansnembra saat memberikan arahan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Negara BBN 1, Senin (9/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Z.L. Mailoa, Kepala BPKAD Gunadi, Kepala Bappeda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Dalam arahannya, Bupati menjelaskan bahwa kondisi APBD yang sehat harus tercermin dari keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pemerintah. Menurutnya, defisit anggaran bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang direncanakan secara terukur, memiliki dasar pembiayaan yang jelas, dan tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.
"APBD itu harus sehat. Apa yang dimaksud dengan APBD sehat? Sebenarnya simpel saja. Yang bisa dimaknai adalah antara pendapatan dan belanja itu berimbang. Itu kuncinya di situ," tegas Mansnembra.
Bupati mengungkapkan, dalam proses awal penyusunan APBD 2027, akumulasi kebutuhan anggaran yang diusulkan perangkat daerah sempat menimbulkan defisit sekitar Rp99,8 miliar. Setelah dilakukan pembahasan, angka tersebut turun menjadi Rp49,3 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala BPKAD Gunadi, proses verifikasi dan rasionalisasi yang dilakukan tim review telah kembali menekan proyeksi defisit menjadi Rp40,351 miliar.
Namun, angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan batas defisit yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
"Masa 2027 kita masih mau berkutat di 49? Kita wajib mengacu ke PMK 76 Tahun 2026, 33 miliar 100 sekian defisit. Itu wajib," ujar Bupati, menekankan pentingnya disiplin dalam penyusunan anggaran.
