Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menuju APBD Sehat, Biak Numfor Hadapi Sejumlah Tekanan Anggaran

I
Penulis: Ismail Ceposonline❯
Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos., M.Si saat menyampaikan pemaparan pada Pembahasan RKA, di Gedung Negara, Senin (9/11).
Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos., M.Si saat menyampaikan pemaparan pada Pembahasan RKA, di Gedung Negara, Senin (9/11). 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. 

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan menurunnya sejumlah alokasi dana transfer pemerintah pusat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyoroti besarnya usulan belanja operasional perangkat daerah, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, mengungkapkan hal tersebut dalam pemaparan kondisi keuangan daerah pada kegiatan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Negara BBN 1, Senin (9/11). 

Advertisement

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra, Penjabat Sekretaris Daerah Z.L. Mailoa, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Gunadi menjelaskan, berdasarkan akumulasi kebutuhan anggaran yang telah diinput seluruh OPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), rancangan anggaran 2027 sempat mencatat defisit sebesar Rp99,8 miliar. 

Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp49,3 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sebelum kembali ditekan menjadi Rp40,351 miliar setelah melalui proses verifikasi dan rasionalisasi oleh tim review.

Advertisement

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian terhadap usulan belanja, terutama pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan kewajiban pemerintah dan pelayanan dasar masyarakat. 

Langkah efisiensi itu juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 27 Oktober 2026 mengenai pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Dalam pemaparannya, Gunadi mengungkapkan bahwa usulan anggaran perjalanan dinas biasa seluruh perangkat daerah yang tercatat dalam SIPD mencapai Rp31,2 miliar, sementara perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp16,5 miliar.


 Dengan demikian, kedua komponen perjalanan dinas tersebut secara keseluruhan mencapai Rp47,7 miliar dalam usulan anggaran tahun depan.

Advertisement
Editor : Agung Trihandono

Artikel Terkait

Tekan Defisit APBD 2027, Bupati Biak Numfor Perintahkan Review Anggaran Seluruh OPD

Tekan Defisit APBD 2027, Bupati Biak Numfor Perintahkan Review Anggaran Seluruh OPD

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh Organisasi Perangkat D

​Realisasi APBD Mimika Minim: Fisik 54 Persen, Keuangan Baru 50,11 Persen

​Realisasi APBD Mimika Minim: Fisik 54 Persen, Keuangan Baru 50,11 Persen

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika per pertengahan bulan ini mencatatkan realisasi fisik sebesar 54% d

Ada 8 Raperda Non APBD Ditetapkan DPRD Hari Ini. Apa Saja? 

Ada 8 Raperda Non APBD Ditetapkan DPRD Hari Ini. Apa Saja? 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi menetapkan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non APBD Kota Jayapura Tahun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer